Dinas Sosial Mimika Kelola Rp29 Miliar untuk Kesejahteraan Masyarakat, Fokus pada Rehabilitasi Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Papua Tengah, akan mengelola anggaran Rp29 miliar pada tahun 2025 untuk empat bidang utama, dengan fokus pada rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan penanganan bencana.
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mimika, Papua Tengah, akan mengelola anggaran yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp29 miliar, pada tahun 2025. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk empat bidang utama, menandakan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mimika. Kepala Sub Bagian Program Dinsos Mimika, Hubert Baru, menjelaskan rincian alokasi anggaran tersebut di Timika, Kamis (20/2).
Keempat bidang yang akan menerima alokasi anggaran tersebut meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan korban bencana alam. Namun, Hubert menekankan bahwa tiga bidang diprioritaskan, yaitu rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan bencana. Hal ini menunjukkan fokus pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada kelompok rentan serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam.
Alokasi anggaran terbesar dialokasikan untuk bidang rehabilitasi sosial, mencapai Rp13 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari Dana Otsus sebesar Rp9 miliar dan APBD sebesar Rp4 miliar. Hal ini menunjukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk program rehabilitasi sosial, yang menjadi salah satu pilar penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Prioritas Anggaran dan Dana Otsus
Sebagian besar Dana Otsus, yang dialokasikan untuk Dinas Sosial Kabupaten Mimika, difokuskan pada bidang rehabilitasi sosial. Hubert menjelaskan bahwa alokasi Dana Otsus tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp2 miliar dibandingkan tahun 2024, dari Rp7 miliar menjadi Rp9 miliar. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya peningkatan anggaran untuk program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Hubert menjelaskan bahwa Dana Otsus tahun 2025 sebesar Rp7,5 miliar dialokasikan untuk bantuan pangan dan Rp1,5 miliar untuk program sandang. Bantuan ini ditujukan khusus untuk Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Mimika. Pembagian anggaran tersebut menunjukkan perhatian khusus pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat OAP.
Penyaluran Dana Otsus dilakukan melalui jalur distrik, kelurahan, dan kampung. Strategi ini bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan masyarakat, khususnya OAP, dapat merasakan dampak langsung dari program tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana
Meskipun rehabilitasi sosial menjadi prioritas utama, Dinas Sosial Kabupaten Mimika juga mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan sosial dan penanganan bencana. Program-program pemberdayaan sosial bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, anggaran untuk penanganan bencana akan digunakan untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam.
Rincian anggaran untuk pemberdayaan sosial dan penanganan bencana belum dijelaskan secara detail. Namun, alokasi anggaran untuk keempat bidang menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan layanan sosial yang komprehensif kepada masyarakat Mimika. Dengan adanya anggaran yang cukup besar, diharapkan program-program tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan total anggaran Rp29 miliar, Dinas Sosial Kabupaten Mimika memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan menyalurkan dana tersebut dengan transparan dan akuntabel. Keberhasilan pengelolaan anggaran ini akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi masyarakat Mimika, khususnya bagi kelompok rentan seperti OAP.
Diharapkan dengan adanya peningkatan anggaran ini, program-program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mimika dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Mimika. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci keberhasilan program-program tersebut.
