Dokumen Ekstradisi Paulus Tannos Sudah Dikirim ke Singapura, Proses Repatriasi Segera Rampung?

KPK memastikan dokumen ekstradisi Paulus Tannos, buronan kasus korupsi KTP elektronik, telah dikirim ke Singapura; proses repatriasi kini memasuki tahap krusial.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan seluruh dokumen yang diperlukan untuk ekstradisi Paulus Tannos, buronan kasus mega korupsi proyek KTP elektronik, telah dikirimkan ke Singapura. Pengiriman dokumen tersebut menandai langkah signifikan dalam upaya pemulangan Tannos ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Proses ini melibatkan kerja sama antar lembaga di Indonesia dan otoritas Singapura, menandakan komitmen bersama dalam penegakan hukum internasional.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengonfirmasi pengiriman dokumen tersebut pada Senin lalu. Dokumen yang dikirim mencakup berbagai hal penting, mulai dari surat permintaan resmi dari Menteri Hukum dan HAM, sertifikat legalisasi, data identitas Tannos, ringkasan kasus, peraturan perundang-undangan dalam versi bahasa Inggris, surat dari Jaksa Agung, hingga affidavit atau surat pernyataan tertulis di bawah sumpah. "Seluruh dokumen untuk permintaan ekstradisi...Minggu lalu sudah dibawa ke Pemerintah Singapura," ujar Setyo.

Penangkapan Tannos di Singapura oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) pada 17 Januari 2025 menjadi titik terang dalam kasus ini. Sebelumnya, Divisi Hubungan Internasional Polri telah mengirimkan surat permintaan penangkapan sementara kepada otoritas Singapura untuk memfasilitasi penangkapan buronan yang telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021 ini. Kini, setelah dokumen ekstradisi lengkap dikirim, harapan untuk segera melihat Tannos kembali ke Indonesia semakin besar.

Proses Ekstradisi Paulus Tannos: Kerja Sama Antar Lembaga

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan bahwa berbagai pihak terkait terus bekerja keras untuk memastikan kelancaran proses ekstradisi. "Yang jelas (upaya ekstradisi) berjalan terus prosesnya, kami berupaya untuk itu semuanya," kata Ibnu. Pernyataan ini menunjukkan komitmen dan koordinasi yang solid antar lembaga penegak hukum di Indonesia dalam menangani kasus ini.

Proses ekstradisi ini melibatkan kerja sama yang erat antara berbagai instansi pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), KPK, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Koordinasi yang intensif di antara lembaga-lembaga tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam upaya membawa pulang Tannos ke Indonesia.

Keberhasilan ekstradisi Paulus Tannos akan menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi dan mengejar para pelaku tindak pidana korupsi hingga ke luar negeri. Proses ini juga akan memperkuat kerja sama internasional dalam penegakan hukum dan menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi para koruptor.

Proses ekstradisi ini diharapkan dapat berjalan lancar dan cepat, sehingga Paulus Tannos dapat segera diadili di Indonesia dan mempertanggungjawabkan perannya dalam kasus korupsi KTP elektronik. Publik menantikan perkembangan selanjutnya dan berharap agar keadilan dapat ditegakkan.

Detail Dokumen Ekstradisi

• Surat permintaan dari Menteri Hukum dan HAM
• Sertifikat legalisasi
• Identitas Paulus Tannos
• Resume kasus korupsi KTP elektronik
• Peraturan perundang-undangan (versi bahasa Inggris)
• Surat dari Jaksa Agung
• Affidavit (surat pernyataan tertulis di bawah sumpah)

Dengan selesainya pengiriman dokumen-dokumen tersebut, kini tinggal menunggu respon dan proses lebih lanjut dari pihak berwenang Singapura. Semoga proses ekstradisi ini dapat berjalan dengan lancar dan cepat, sehingga Paulus Tannos dapat segera diadili di Indonesia.