Ekstradisi Paulus Tannos: Menkumham Tandatangani Permintaan Resmi ke Singapura
Menteri Hukum dan HAM RI telah menandatangani surat permintaan ekstradisi Paulus Tannos, buronan kasus korupsi KTP elektronik, dari Singapura, dan optimis proses ini akan segera rampung.
Jakarta, 17 Februari 2025 - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Supratman Andi Agtas, telah menandatangani dokumen resmi permintaan ekstradisi Paulus Tannos, buronan kasus korupsi proyek KTP elektronik, kepada pemerintah Singapura. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menkumham dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Berita ini menjawab pertanyaan publik mengenai perkembangan kasus ekstradisi Paulus Tannos yang telah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021. Penandatanganan dokumen tersebut menandai langkah signifikan dalam upaya pemulangan Tannos ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam kasus korupsi besar ini. Proses ini melibatkan koordinasi intensif antar lembaga penegak hukum di Indonesia.
Kerja Sama Antar Lembaga Penegak Hukum
Menkumham Supratman menjelaskan bahwa proses penyelesaian dokumen ekstradisi melibatkan kerja sama erat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Semua pihak bahu-membahu untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan pemerintah Singapura. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk membawa Tannos kembali ke Tanah Air.
Lebih lanjut, Menkumham mengungkapkan telah melakukan konsultasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memastikan kelengkapan dokumen, khususnya terkait letter confirmation. Kerja sama dan koordinasi antar lembaga ini menjadi kunci keberhasilan dalam proses ekstradisi ini. Kecepatan dan efisiensi dalam penyelesaian dokumen menjadi prioritas utama.
Optimisme Pemerintah atas Ekstradisi Paulus Tannos
Menkumham Supratman Andi Agtas menyatakan optimismenya atas pengabulan permohonan ekstradisi oleh pemerintah Singapura. Beliau menekankan hubungan baik bilateral antara Indonesia dan Singapura, serta perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani kedua negara, sebagai dasar kuat untuk keberhasilan proses ini. Meskipun demikian, beliau juga menjelaskan bahwa teknis pelaksanaan ekstradisi akan ditangani oleh KPK dan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri.
Sebelumnya, pada tanggal 1 Februari 2025, Menkumham telah menyatakan keyakinannya bahwa dokumen ekstradisi akan rampung pada pekan berikutnya. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengejar buronan kasus korupsi KTP elektronik ini. Proses pengumpulan dokumen yang melibatkan berbagai pihak ini menunjukan kompleksitas dan ketelitian yang dibutuhkan dalam kasus ekstradisi internasional.
Penangkapan dan Proses Hukum Paulus Tannos
Paulus Tannos, yang juga dikenal sebagai Thian Po Tjhin, berhasil ditangkap di Singapura oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), lembaga antikorupsi Singapura. Penangkapan ini terjadi setelah Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat permintaan penangkapan sementara (provisional arrest request) kepada otoritas Singapura. Jaksa Agung Singapura mengkonfirmasi penangkapan Tannos pada 17 Januari 2025.
Proses ekstradisi ini merupakan langkah penting dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Keberhasilan pemulangan Tannos akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengejar para pelaku korupsi, meskipun mereka telah melarikan diri ke luar negeri. Proses ini juga akan memperkuat kerja sama internasional dalam penegakan hukum.
Kesimpulan
Penandatanganan surat permintaan ekstradisi Paulus Tannos oleh Menkumham menandai babak baru dalam upaya pemulangan buronan kasus korupsi KTP elektronik ini. Kerja sama antar lembaga penegak hukum di Indonesia, serta hubungan baik dengan Singapura, diharapkan dapat memastikan keberhasilan ekstradisi dan membawa Tannos untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di Indonesia. Proses ini menjadi contoh nyata komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi dan memperkuat kerja sama internasional dalam penegakan hukum.
