Dorong Ekonomi NTB, Fokus Optimalkan Sektor Non-Tambang
Kepala BPS NTB menyarankan optimalisasi sektor non-tambang, seperti pertanian dan perdagangan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang sempat terdampak penurunan produksi tambang.
![Dorong Ekonomi NTB, Fokus Optimalkan Sektor Non-Tambang](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/image_bank/2025/02/06/230302.438-dorong-ekonomi-ntb-fokus-optimalkan-sektor-non-tambang-1.jpg)
Mataram, 6 Februari 2025 - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan rekomendasi penting bagi pemerintah daerah: fokus pada optimalisasi sektor ekonomi non-tambang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menyusul pertumbuhan ekonomi NTB yang sempat mengalami penurunan pada triwulan IV 2024.
Pertumbuhan Ekonomi NTB dan Tantangan Sektor Tambang
Kepala BPS NTB, Wahyudin, dalam keterangannya di Mataram, Kamis lalu, menekankan perlunya peningkatan kinerja sektor ekonomi di luar pertambangan. "Kita harus terus mengejar pertumbuhan ekonomi, terutama melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi ekonomi, agar sektor non-tambang terus meningkat," ujarnya. Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan IV 2024, termasuk sektor pertambangan, mengalami penurunan sebesar 0,50 persen. Namun, jika sektor pertambangan tidak diikutsertakan, pertumbuhan ekonomi NTB tetap positif, yakni 3,74 persen.
Penurunan produksi konsentrat di perusahaan tambang swasta Pulau Sumbawa pada Oktober-Desember 2024 menjadi penyebab utama penurunan sektor pertambangan, yang mencapai minus 16,84 persen. Sektor jasa keuangan juga ikut terdampak, mengalami penurunan sebesar minus 8,91 persen, sementara pengadaan air mengalami penurunan 0,61 persen. Sebagai perbandingan, pada triwulan III 2024, pertumbuhan ekonomi NTB (termasuk tambang) mencapai 6,22 persen, sedangkan tanpa sektor tambang mencapai 3,86 persen.
Potensi Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perdagangan
Wahyudin optimistis bahwa dengan mengoptimalkan sektor non-tambang, pertumbuhan ekonomi NTB dapat meningkat signifikan. "Tidak hanya 3,74 persen, tetapi bisa jauh lebih tinggi lagi, terutama sektor-sektor yang memiliki share besar dalam PDRB," katanya. Ia menyoroti pentingnya pengembangan sektor pertanian dan perdagangan, mengingat kontribusi besar kedua sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB.
Data BPS menunjukkan sektor pertanian berkontribusi sebesar 20,06 persen terhadap PDRB NTB, sementara sektor perdagangan menyumbang 14,47 persen. Sebagai perbandingan, sektor pertambangan berkontribusi sebesar 19,02 persen. "Jika NTB mampu meningkatkan kinerja sektor pertanian dan perdagangan, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat pesat," tegas Wahyudin.
Strategi Optimalisasi Sektor Non-Tambang
Meskipun detail strategi optimalisasi belum dijelaskan secara rinci oleh BPS, fokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi di sektor pertanian dan perdagangan menjadi kunci. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai upaya, seperti peningkatan infrastruktur pendukung, akses terhadap teknologi modern, serta pengembangan pasar dan pemasaran produk lokal. Pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut.
Selain itu, diversifikasi ekonomi juga perlu menjadi perhatian. NTB perlu mengeksplorasi potensi sektor lain yang dapat berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, seperti pariwisata, perikanan, dan industri kreatif. Dengan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, NTB dapat mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
Kesimpulan
Rekomendasi BPS NTB untuk mengoptimalkan sektor non-tambang merupakan langkah strategis dalam menghadapi fluktuasi ekonomi yang dipengaruhi oleh sektor pertambangan. Dengan fokus pada sektor pertanian dan perdagangan, serta upaya diversifikasi ekonomi, NTB berpotensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan di masa depan. Implementasi kebijakan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan strategi ini.