DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas Pencurian Ikan Ilegal di Maluku

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk menindak tegas praktik penangkapan ikan ilegal di perairan Maluku yang telah merugikan negara lebih dari Rp150 miliar dan merusak ekosistem laut.

Praktik penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia, khususnya di Maluku, kembali menjadi sorotan. Anggota DPR RI Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, pada Kamis (24/4) di Ambon, mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan. Kerugian negara akibat praktik ini ditaksir mencapai lebih dari Rp150 miliar, belum termasuk kerusakan ekosistem laut yang diakibatkannya. Tindakan tegas ini dinilai penting untuk melindungi kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia.

Saadiah Uluputty, anggota Komisi IV DPR RI, mengungkap data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menunjukkan penangkapan dua kapal Vietnam di Laut Natuna Utara pada pertengahan April 2025 dengan muatan 4.500 kilogram ikan. Selain itu, kapal-kapal asing dari Taiwan dan Filipina juga diamankan di perairan Indonesia, masing-masing di Laut Aru Maluku dan perairan Talaud. Penangkapan ini menunjukkan maraknya praktik pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia.

Lebih lanjut, Saadiah menekankan bahwa ancaman terhadap sumber daya perikanan tidak hanya datang dari kapal asing. Nelayan lokal yang menggunakan alat tangkap ilegal seperti cantrang dan setrum rakitan juga turut berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem dan penurunan stok ikan. "Ini bukan sekadar pelanggaran teknis. Ini adalah ancaman terhadap keberlanjutan dan ketahanan pangan laut kita," tegas Saadiah. Ia meminta pemerintah untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap semua pelaku penangkapan ikan ilegal.

Pentingnya Penegakan Hukum dan Sinergi Antar Lembaga

Saadiah Uluputty menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten dalam memberantas praktik penangkapan ikan ilegal. Ia juga mendorong sinergi yang kuat antar kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat pengawasan di laut. Hal ini termasuk pemanfaatan teknologi modern seperti Vessel Monitoring System (VMS) untuk memantau aktivitas kapal-kapal di perairan Indonesia.

Namun, Saadiah juga mengingatkan pentingnya memperhatikan nasib nelayan kecil. Peningkatan pengawasan dan penggunaan teknologi tidak boleh membebani nelayan kecil yang menjalankan usaha perikanan secara legal. Pemerintah perlu memberikan dukungan dan pendampingan agar nelayan kecil tetap dapat menjalankan usahanya tanpa terbebani oleh regulasi yang ketat.

Menurutnya, pemerintah harus hadir secara utuh, melindungi perairan Indonesia dari pencurian ikan oleh kapal asing sekaligus memberikan dukungan kepada nelayan lokal agar dapat menjalankan usaha mereka secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga kedaulatan negara dan ketahanan pangan nasional.

Pemerintah perlu memastikan keadilan dan keseimbangan dalam penegakan hukum, antara melindungi sumber daya perikanan dan memberikan dukungan kepada nelayan kecil. Dengan demikian, praktik penangkapan ikan ilegal dapat ditekan dan keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia dapat terjaga.

Teknologi dan Dukungan untuk Nelayan Kecil

Penggunaan teknologi seperti Vessel Monitoring System (VMS) dinilai penting untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan praktik penangkapan ikan ilegal. Sistem ini memungkinkan pemantauan aktivitas kapal secara real-time, sehingga dapat segera dilakukan tindakan jika ditemukan pelanggaran. Namun, implementasi teknologi ini harus diimbangi dengan dukungan dan pendampingan bagi nelayan kecil agar mereka tidak terbebani oleh biaya operasional yang tinggi.

Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada nelayan kecil dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif dan kemudahan akses kredit bagi nelayan kecil untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka. Dengan demikian, nelayan kecil dapat bersaing secara sehat dan berkontribusi pada pembangunan sektor perikanan Indonesia.

Pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan sangat penting dalam mengatasi masalah penangkapan ikan ilegal. Hal ini membutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan Indonesia.

Kesimpulannya, penanganan masalah penangkapan ikan ilegal di Maluku membutuhkan tindakan tegas dan terintegrasi dari pemerintah. Penegakan hukum yang adil, sinergi antar lembaga, serta dukungan bagi nelayan kecil merupakan kunci keberhasilan dalam upaya melindungi kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia.