DPR Serahkan Evaluasi Mendikbudristek kepada Presiden

Wakil Ketua DPR menyerahkan evaluasi Mendikbudristek, Satrio Soemantri Brodjonegoro, terkait protes pegawai atas pemberhentian ASN di Kemendikbudristek kepada Presiden, sementara Komisi X DPR akan melakukan rapat dengar pendapat.

Polemik pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berbuntut panjang. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Satrio Soemantri Brodjonegoro. Pernyataan ini disampaikan Dasco pada Kamis, 23 Januari 2024, sebelum memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta.

Dasco menyatakan, "Kami serahkan kepada Pemerintah, dalam hal ini Presiden, yang memang memiliki wewenang untuk mengevaluasi menteri-menteri di bawahnya." Langkah ini diambil menyusul aksi protes ratusan ASN Kemendikbudristek beberapa waktu lalu terkait pemecatan salah satu pegawai.

Komisi X DPR RI, yang membidangi pendidikan, turut mengambil langkah. Mereka telah menjadwalkan rapat dengan Mendikbudristek pada Kamis, 23 Januari 2024, untuk menggali informasi lebih detail terkait kontroversi ini. Dasco meminta publik bersabar menunggu hasil rapat tersebut. "Saya pikir Komisi X sudah tepat meminta rapat agar kami mendapat keterangan jelas mengenai apa yang terjadi," ujarnya.

Rapat dengan Mendikbudristek sempat dijadwalkan pada Rabu, 22 Januari 2024, namun ditunda karena kesibukan Mendikbudristek yang harus menghadiri rapat kabinet. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, M.Y. Esti Wijayati, mengkonfirmasi penundaan tersebut.

Sebelumnya, pada Senin, 20 Januari 2024, ratusan ASN dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbudristek menggelar aksi damai di depan kantor kementerian. Mereka menyanyikan lagu kebangsaan, meneriakkan yel-yel, dan membentangkan spanduk sebagai bentuk protes atas pemberhentian mendadak salah satu pegawai, Neni Herlina.

Menanggapi protes tersebut, Mendikbudristek Satrio Soemantri Brodjonegoro membantah telah melakukan pemecatan. Beliau menjelaskan bahwa yang terjadi adalah mutasi dan rotasi biasa di lingkungan kementerian. "Untuk diklarifikasi, dan tadi juga sudah saya sampaikan kepada yang bersangkutan, kementerian tidak pernah memecat siapapun. Yang ada, pemerintah, kementerian mengadakan mutasi atau rotasi, sesuatu yang umum dikerjakan oleh sebuah institusi, lembaga dari pemerintah maupun nonpemerintah," jelas Mendikbudristek di kediaman dinasnya, Jakarta Selatan, Senin malam, 20 Januari 2024.

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah. Hasil evaluasi dari Presiden dan temuan Komisi X DPR RI sangat dinantikan untuk memberikan kejelasan atas polemik ini dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.