Transparansi Kasus Pemberhentian ASN Kemdikbudristek: DPR Kawal Prosesnya
DPR RI meminta transparansi dalam penanganan kasus pemberhentian ASN di Kemdikbudristek, setelah ratusan pegawai menggelar aksi protes terkait pemecatan seorang pegawai, sementara Menteri membantah telah melakukan pemecatan.
Polemik pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua DPR RI, Puan Maharani, Selasa (21/1), menegaskan pentingnya transparansi dalam proses penanganan kasus ini. Pernyataan ini menyusul aksi protes ratusan pegawai Kemdikbudristek di Jakarta pada Senin (20/1).
Desakan Transparansi
"Kami dari DPR berharap semua hal yang terjadi di kementerian itu bisa ditindaklanjuti secara transparan di internal," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. DPR, khususnya Komisi X, akan mencermati penyelesaian kasus ini yang dipicu oleh pemberhentian mendadak seorang pegawai bernama Neni Herlina.
Peran DPR dan Eksekutif
Meskipun proses penyelesaian ada di ranah eksekutif, DPR tetap akan mengawasi. "Apa pun yang akan dilakukan tentu saja itu ranah dari eksekutif, walaupun DPR akan mencermati dan menindaklanjutinya di komisi terkait," jelas Puan. Namun, ia juga menekankan bahwa evaluasi terhadap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Satrio Soemantri Brodjonegoro, sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.
Aksi Protes Pegawai
Aksi damai ratusan ASN Ditjen Dikti Kemdikbudristek di depan kantor kementerian ditandai dengan menyanyikan lagu kebangsaan, yel-yel, dan pembentangan spanduk. Aksi ini merupakan respons atas pemberhentian mendadak Neni Herlina.
Klarifikasi Mendikbudristek
Menanggapi protes tersebut, Mendikbudristek Satrio Soemantri Brodjonegoro membantah telah melakukan pemecatan. Ia menjelaskan bahwa yang terjadi adalah mutasi dan rotasi biasa di instansi pemerintah. "Untuk diklarifikasi...kementerian tidak pernah memecat siapa-siapa. Yang ada, pemerintah itu, kementerian mengadakan mutasi atau rotasi, benar-benar sesuatu yang memang umum dikerjakan oleh sebuah institusi," jelas Mendikbudristek di rumah dinasnya, Senin (20/1).
Kesimpulan
Kasus pemberhentian ASN di Kemdikbudristek ini menjadi sorotan publik dan DPR. Tuntutan transparansi dan pengawasan yang ketat dari DPR diharapkan dapat memastikan proses penyelesaian yang adil dan obyektif, serta mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Pernyataan Mendikbudristek yang membantah adanya pemecatan dan menekankan mutasi/rotasi sebagai prosedur umum perlu ditelaah lebih lanjut oleh DPR.