DPR Usul Pelantikan Kepala Daerah Serentak Meski Ada Gugatan Pilkada
Anggota Komisi II DPR mengusulkan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 tetap serentak, meskipun ada 296 daerah yang mengajukan gugatan ke MK, dengan pengecualian dua daerah yang menggelar Pilkada ulang.
Usulan Pelantikan Kepala Daerah Serentak Tahun 2025
Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, mengusulkan agar pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 tetap dilakukan secara serentak. Usulan ini mengemuka di tengah adanya gugatan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disampaikannya di Jakarta pada Rabu lalu.
Tantangan dan Pertimbangan
Saat ini, terdapat 296 daerah yang mengajukan gugatan hasil Pilkada 2024 ke MK. Putusan perkara tersebut baru akan diumumkan pada 7-11 Maret 2025. Sementara itu, 247 daerah lainnya tidak mengajukan gugatan, sehingga kepala daerah terpilihnya dapat dilantik sesuai Perpres Nomor 80 Tahun 2024. Perpres tersebut menetapkan pelantikan gubernur dan wakil gubernur serentak pada 7 Februari 2025, dan bupati/wali kota dan wakilnya pada 10 Februari 2025.
Solusi yang Diusulkan
Untuk menjaga keserentakan pelantikan, Indrajaya mengusulkan agar DPR membuat aturan baru. "Maka kami mengusulkan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 dilaksanakan secara serentak sampai pembacaan putusan akhir gugatan hasil pilkada di MK," ujar Indrajaya. Aturan ini bertujuan untuk memastikan proses pelantikan tetap terkoordinasi dengan baik.
Perlakuan Khusus untuk Dua Daerah
Terdapat pengecualian untuk dua daerah yang menggelar Pilkada ulang karena kotak kosong menang, yaitu Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. Indrajaya menyarankan agar pelantikan di kedua daerah ini dilakukan terpisah. "Kejadian di dua daerah ini adalah anomali dalam Pilkada 2024. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yang harus ditanggung, pelantikan dilaksanakan terpisah,” jelasnya. Perlakuan khusus ini mempertimbangkan situasi unik yang terjadi di kedua daerah tersebut.
Revisi Undang-Undang dan Pilkada 2029
Lebih lanjut, Indrajaya menekankan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. Tujuannya adalah untuk memastikan keserentakan Pilkada 2029 tetap terjaga, meskipun masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2024 belum genap lima tahun. Revisi ini akan menjadi langkah antisipatif untuk menghadapi potensi permasalahan serupa di masa mendatang.
Kesimpulan
Usulan serentaknya pelantikan kepala daerah meski terdapat gugatan di MK menunjukkan komitmen untuk menjaga efisiensi dan konsistensi proses pemerintahan. Pengecualian untuk dua daerah yang menggelar pilkada ulang menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Revisi UU Pilkada diharapkan dapat mencegah masalah serupa di masa depan.