DPRampung Aspirasi Honorer Gagal CPNS dan P3K di Sulteng

Anggota DPR RI Longki Djanggola di Palu, Sulawesi Tengah, menampung aspirasi tenaga honorer yang gagal CPNS dan P3K, berjanji memperjuangkannya ke Mendagri dan Menpan RB, serta meminta BKD Sulteng segera keluarkan surat sanggah.

Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, Selasa (28/1) di Palu, Sulawesi Tengah, menerima keluhan sejumlah tenaga honorer yang gagal dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Para honorer ini merasa kecewa dengan hasil seleksi dan berharap mendapatkan prioritas.

Mengapa Honorer Mengadu? Para honorer, yang sebagian besar telah bertugas selama lebih dari lima tahun di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, menilai proses seleksi tidak adil. Mereka mempertanyakan mengapa dari 99 peserta dari Setwan, tak satu pun yang lolos seleksi tahap pertama. Lebih jauh, mereka keberatan dengan informasi yang menyebutkan bahwa mereka yang gagal di tahap pertama tak bisa mengikuti tahap kedua, meskipun tersedia 115 formasi tambahan.

Bagaimana DPR Menanggapi? Longki Djanggola berjanji akan membawa aspirasi tersebut ke tingkat pusat. Ia akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk membahas masalah ini. Selain itu, ia juga mendorong para honorer untuk mempertimbangkan formasi lain yang sesuai kompetensi mereka, tak hanya terpaku pada satu instansi.

Peran BKD Sulteng Longki juga akan berkoordinasi dengan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah. Para honorer mengeluhkan lambannya BKD Sulteng dalam mengeluarkan surat masa sanggah, berbeda dengan BKD Kabupaten Sigi dan Donggala yang lebih responsif. Keberadaan surat sanggah dinilai penting bagi mereka untuk mengajukan keberatan.

Harapan Honorer Perwakilan honorer seperti Abdul Rauf, Zainal, Ustin Wulandari, Sari Intan, Juliana, Steven, dan Simon berharap mendapatkan prioritas sesuai arahan Menteri Dalam Negeri. Mereka mencontohkan keberhasilan honorer di Banten yang lolos seleksi setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, DPR, Mendagri, dan Menpan RB. Mereka ingin hal serupa terjadi di Sulawesi Tengah.

Kesimpulan Kegagalan 99 tenaga honorer Setwan DPRD Sulteng dalam seleksi CPNS dan P3K memicu protes. Anggota DPR RI Longki Djanggola menampung aspirasi mereka dan berjanji memperjuangkannya melalui RDP dengan Mendagri dan Menpan RB. Selain itu, masalah lambatnya surat sanggah dari BKD Sulteng juga menjadi sorotan.