DPRD Kulon Progo Desak Pemkab Segera Eksekusi Program Padat Karya untuk Pacu Ekonomi
Komisi III DPRD Kulon Progo mendesak Pemkab segera laksanakan program padat karya untuk ciptakan lapangan kerja dan percepat pembangunan infrastruktur guna mengatasi ekonomi sulit.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pancar Topo Driyo, mendesak pemerintah daerah setempat untuk segera melaksanakan program padat karya. Permintaan ini dilatarbelakangi oleh manfaat program tersebut dalam menciptakan lapangan pekerjaan sementara dan mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah tantangan ekonomi saat ini. Program ini dinilai krusial untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat yang tengah menurun.
Desakan ini disampaikan Pancar di Kulon Progo pada Jumat lalu. Ia menekankan pentingnya percepatan kegiatan padat karya dan infrastruktur karena beberapa faktor ekonomi. Anggaran pemerintah daerah untuk infrastruktur perlu segera direalisasikan, dengan pemilahan mana yang perlu direfocusing dan mana yang tidak. Menurutnya, regulasi dari pemerintah pusat telah tersedia, dan penundaan akan menghambat penyerapan tenaga kerja.
"Hal ini dikarenakan regulasi dari pusat juga sudah ada. Hal tersebut kalau berlama-lama tentu saja akan mengganggu peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja," kata Pancar. Ia menambahkan bahwa program padat karya yang melibatkan tenaga kerja langsung sangat dibutuhkan untuk membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Percepatan Proyek Padat Karya: Solusi Ekonomi Lokal
Pancar juga menekankan pentingnya proyek infrastruktur sebagai penggerak utama perekonomian. Peningkatan investasi infrastruktur akan meningkatkan permintaan barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Proyek yang dipercepat akan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, memberikan peluang bagi bisnis lokal, dan meningkatkan distribusi pendapatan di berbagai sektor.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa padat karya dapat meningkatkan daya saing daerah. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, akan meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi. Hal ini pada akhirnya akan menarik lebih banyak investasi dan mempercepat pemulihan ekonomi. "Dengan mempercepat kegiatan padat karya dan infrastruktur, pemerintah dapat menciptakan efek ganda untuk memperbaiki kondisi ekonomi secara lebih cepat," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa percepatan program ini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo.
Penundaan Program Padat Karya di Kulon Progo
Di sisi lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kulon Progo, Bambang Sutrisno, mengungkapkan bahwa pihaknya terpaksa menunda program padat karya di 29 titik senilai Rp2,9 miliar. Penundaan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada sejumlah program prioritas, termasuk program padat karya yang telah direncanakan untuk tahun 2025.
Program padat karya ini, yang dianggarkan sebesar Rp2,9 miliar dari APBD 2025, meliputi pembuatan jalan corblok dan talud drainase di 29 titik dengan anggaran Rp100 juta per titik. Prosesnya telah sampai pada tahap penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Namun, instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, yang mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan surat edaran bersama dari sejumlah menteri, memaksa penundaan pelaksanaan program ini.
"Program padat karya ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk percepatan pembangunan infrastruktur di masyarakat dan menyerap tenaga kerja," ujar Bambang, mengakui pentingnya program tersebut bagi masyarakat Kulon Progo.
Meskipun ditunda, pemerintah daerah diharapkan dapat segera mencari solusi agar program padat karya tetap dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kulon Progo. Hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut.
