DPRD Semarang Sorot Penataan Pasar Tradisional: Lapak Semrawut dan Pedagang Liar Jadi Masalah

DPRD Kota Semarang turun langsung meninjau pasar tradisional, merespon keluhan pedagang terkait penataan lapak yang semrawut dan keberadaan pedagang liar yang mengganggu kenyamanan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mengambil langkah proaktif menanggapi keluhan masyarakat dan pedagang terkait kondisi pasar tradisional di kota tersebut. Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, memimpin tinjauan langsung ke sejumlah pasar pada Senin, 5 Mei 2024, menyusul laporan mengenai penataan lapak yang tidak rapi dan maraknya pedagang liar.

Tinjauan tersebut mencakup beberapa pasar utama di Semarang, termasuk Pasar Johar dan Pasar Purwogondo. Rombongan Komisi B tidak hanya mengamati kondisi fisik pasar, tetapi juga berdialog langsung dengan para pedagang untuk memahami permasalahan yang dihadapi secara menyeluruh. Langkah ini merupakan respons atas keluhan yang disampaikan Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Kota Semarang.

Tujuan utama tinjauan ini adalah untuk melihat secara langsung kondisi lapangan dan mencari solusi yang tepat guna mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang. Hasil peninjauan menunjukkan beberapa masalah krusial yang perlu segera ditangani.

Penataan Lapak dan Pedagang Liar: Masalah Utama di Pasar Tradisional Semarang

Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah belum optimalnya penertiban pedagang liar. Keberadaan pedagang liar di sekitar pasar tradisional menimbulkan sejumlah dampak negatif. Joko Widodo menjelaskan, "Pedagang liar menyebabkan kemacetan dan mengganggu kelancaran lalu lintas, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pembeli dan pedagang resmi."

Selain itu, penataan lapak di dalam pasar juga masih jauh dari ideal. Banyak lapak terlihat berdesakan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan di antara para pedagang dan mengurangi kenyamanan pembeli saat berbelanja. "Hal ini harus segera diperbaiki agar pasar dapat berfungsi dengan baik dan nyaman bagi semua pihak," tegas Joko Widodo.

Komisi B DPRD Kota Semarang menyadari pentingnya menciptakan lingkungan pasar yang tertib dan nyaman bagi semua pihak. Oleh karena itu, mereka berkomitmen untuk menindaklanjuti permasalahan ini dengan serius. Joko Widodo menambahkan, "Kami ingin memastikan bahwa keluhan pedagang benar-benar kami pahami dan tindaklanjuti dengan serius. Oleh karena itu, kami turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi pasar secara nyata."

Langkah Konkret untuk Perbaikan Pasar Tradisional

Sebelum tinjauan lapangan ini, Komisi B DPRD Kota Semarang telah menerima kunjungan dari perwakilan PPJP Kota Semarang di Gedung DPRD. Para pedagang menyampaikan keluhan mereka mengenai lemahnya pengawasan dan pengelolaan pasar. Kunjungan lapangan ini merupakan tindak lanjut konkret dari keluhan tersebut, sebagai upaya untuk memahami kondisi riil di lapangan dan merumuskan solusi yang tepat.

DPRD Kota Semarang berkomitmen untuk segera mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi pasar tradisional. Langkah-langkah perbaikan akan difokuskan pada penataan lapak yang lebih rapi dan tertib, serta penertiban pedagang liar secara lebih efektif. Diharapkan dengan perbaikan ini, pasar tradisional di Kota Semarang dapat menjadi tempat berbelanja yang nyaman dan aman bagi semua pihak.

Komisi B DPRD Kota Semarang juga berencana untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah kota dan pengelola pasar, untuk memastikan terwujudnya pasar tradisional yang lebih baik. Partisipasi aktif dari semua pihak sangat penting untuk keberhasilan upaya penataan dan penertiban ini.

Dengan adanya komitmen dari DPRD Kota Semarang untuk menindaklanjuti keluhan pedagang dan masyarakat, diharapkan kondisi pasar tradisional di Kota Semarang akan segera membaik dan memberikan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat.