Efisiensi Anggaran 2025: BI Aceh Yakin Tak Pengaruhi Perekonomian
Bank Indonesia Aceh menilai pengurangan dana transfer ke Aceh akibat efisiensi anggaran tahun 2025 tak akan signifikan mempengaruhi perekonomian daerah, karena tergantikan investasi lain dari pemerintah pusat.
Banda Aceh, 17 Februari 2025 - Bank Indonesia (BI) Aceh menyatakan bahwa pengurangan dana transfer ke Provinsi Aceh dalam rangka efisiensi anggaran tahun 2025, tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BI Aceh, Agus Chusaini, Senin lalu, dalam sebuah diskusi media di Banda Aceh yang membahas pertumbuhan ekonomi Aceh pada Februari 2025.
Efisiensi Anggaran dan Investasi Pusat
Pengurangan dana transfer ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025, dana transfer daerah untuk Aceh (DAU, DAK, dan Otsus) yang awalnya dianggarkan sebesar Rp8,25 triliun, turun menjadi Rp7,93 triliun. Artinya, terjadi pengurangan sekitar Rp317 miliar. Rinciannya, dana otsus berkurang sekitar Rp157 miliar, DAU turun Rp56 miliar, dan DAK Rp104 miliar.
Agus Chusaini menjelaskan bahwa meskipun terjadi pengurangan dana transfer, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana melalui program-program lain yang dapat mengimbangi pengurangan tersebut. Ia mencontohkan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh dan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai Penyeimbang
Investasi pemerintah pusat melalui PSN, pembangunan infrastruktur seperti bendungan dan jalan raya, juga dinilai akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Aceh. "Memang efisien, tapi kalau ada makanan gratis, uang tersebut masuk ke sini juga. Kalau Rp1 triliun saja masuk ke Aceh (melalui program MBG), itu bisa lebih dari Rp317 miliar (penghematan anggaran untuk Aceh)," ujar Agus.
Lebih lanjut, Agus menekankan bahwa dari sisi ekonomi makro, efisiensi anggaran ini tidak menjadi masalah besar. Yang perlu diperhatikan adalah kelancaran pelaksanaan PSN di Aceh. "Yang dikhawatirkan jika PSN tidak berjalan. Karena daerah ini membutuhkan PSN sebagai investasi dari pemerintah sehingga bisa menggerakkan perekonomian. Maka PSN ini perlu. Semoga PSN di Aceh terus berjalan," tegas Agus Chusaini.
Kesimpulan
BI Aceh optimistis bahwa dampak pengurangan dana transfer akibat efisiensi anggaran tahun 2025 terhadap perekonomian Aceh akan relatif kecil. Hal ini disebabkan oleh adanya kompensasi dari investasi pemerintah pusat melalui berbagai program, terutama PSN dan program MBG. Keberhasilan PSN di Aceh menjadi kunci penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
