Efisiensi Anggaran Negara: Kunci Pemberian Amnesti bagi Narapidana?
Menteri Hukum dan HAM ungkap efisiensi anggaran negara sebagai keuntungan dari rencana amnesti bagi narapidana Indonesia yang bertujuan mengurangi kelebihan kapasitas penjara dan mendorong reintegrasi sosial.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Agus Andrianto, menyoroti efisiensi anggaran negara terkait rencana pemberian amnesti bagi para narapidana di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2). Beliau menjelaskan bahwa pemberian amnesti ini memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran negara, sekaligus mengatasi masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas).
Menurut Menkumham, biaya operasional untuk memenuhi kebutuhan narapidana di lapas sangat tinggi. Dengan adanya amnesti, negara dapat menghemat pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari narapidana, seperti makanan, kesehatan, dan keamanan di berbagai fasilitas pemasyarakatan. "Negara dapat melakukan efisiensi anggaran, mengingat biaya operasional di lembaga pemasyarakatan sangat besar dalam memenuhi kebutuhan warga binaan," ujar Menkumham.
Lebih lanjut, Menkumham menjelaskan bahwa rencana pemberian amnesti ini bertujuan untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas di lapas Indonesia yang saat ini mencapai 87 persen. Pemberian amnesti diharapkan dapat mengurangi jumlah narapidana dan mengatasi masalah overkapasitas tersebut. "Amnesti juga membantu mengurangi jumlah warga binaan pemasyarakatan. Program ini dapat mengatasi permasalahan lapas yang over kapasitas," tegasnya.
Efisiensi Anggaran dan Reintegrasi Sosial
Selain efisiensi anggaran, Menkumham juga menekankan manfaat amnesti dalam mendorong reintegrasi sosial. Dengan kembali ke masyarakat, para narapidana diharapkan dapat membangun kehidupan yang lebih baik. "Hal ini memotivasi warga binaan untuk berperilaku baik dan membantu program pembinaan dan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan," tambahnya.
Para narapidana yang menerima amnesti direncanakan akan diikutsertakan dalam program pembinaan yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan program pelatihan Komponen Cadangan (Komcad). Hal ini diharapkan dapat membantu mereka untuk kembali beradaptasi dan berkontribusi positif bagi masyarakat.
Menkumham juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi awal, terdapat 19.337 narapidana yang lolos verifikasi untuk mendapatkan amnesti. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan rencana awal yang mencapai 44.495 narapidana. Namun, Menkumham menambahkan bahwa angka tersebut masih dapat berubah mengingat adanya remisi khusus keagamaan.
Potensi Peningkatan Jumlah Penerima Amnesti
Kemungkinan jumlah narapidana yang menerima amnesti akan meningkat seiring dengan pemberian remisi khusus keagamaan pada hari-hari besar keagamaan dan program integrasi lainnya. "Jumlah warga binaan yang lolos verifikasi diprediksi akan meningkat, mengingat kita juga akan memberikan remisi khusus keagamaan pada hari raya keagamaan dan program integrasi," jelasnya.
Dengan demikian, rencana pemberian amnesti ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu efisiensi anggaran negara dan peningkatan reintegrasi sosial bagi para narapidana. Program ini menjadi solusi komprehensif untuk mengatasi masalah overkapasitas lapas dan memberikan kesempatan kedua bagi para narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.
Program amnesti ini juga diharapkan dapat mengurangi beban negara dalam hal pembiayaan operasional lapas dan sekaligus memberikan kesempatan bagi para narapidana untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif bagi masyarakat setelah menjalani masa hukumannya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan humanis.
