Sebanyak 86 warga binaan di Sumatera Utara resmi dibebaskan setelah menerima Amnesti Presiden Prabowo. Kebijakan ini jadi solusi overcrowding Lapas.

Seorang warga binaan Rutan Batam menjadi salah satu dari ribuan penerima Amnesti Presiden RI. Cari tahu siapa dia dan mengapa amnesti ini penting bagi reintegrasi sosial.

Seorang narapidana di Rutan Serang, TIKUK, merasakan kebebasan setelah menerima amnesti Presiden Prabowo Subianto. Kisah haru ini mengungkap pentingnya kebijakan amnesti Presiden.

Kementerian HAM Babel perkuat Penguatan HAM Warga Binaan di Lapas Narkotika Pangkalpinang, dorong kesadaran penuh hak dan kewajiban mereka. Apa tujuannya?

Rutan Pakjo Palembang terus berbenah dengan peningkatan sarana, layanan kesehatan, dan program keagamaan. Kepala Rutan juga membantah tegas isu 'bilik asmara'.

Lapas Kelas IIA Banjarmasin menggelar sidang litmas untuk enam warga binaan yang akan kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman, memastikan kesiapan mereka untuk reintegrasi sosial.

Kantor Wilayah Ditjenpas Sumut memberikan remisi khusus Waisak 2025 kepada 347 warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan memenuhi syarat administratif serta substantif.

Sebanyak 38 warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan mendapatkan remisi khusus Waisak 2025 sebagai bentuk penghargaan atas perubahan perilaku positif mereka.

SERUNI dan Dekranas berkolaborasi dalam program pelatihan keterampilan untuk memberdayakan perempuan warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar memiliki bekal hidup setelah bebas.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri berhasil panen terung 18 kuintal dari program ketahanan pangan, memberdayakan warga binaan dan mendukung perekonomian lokal.

Sebanyak 345 warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang mendapat remisi Idul Fitri 1446 H sebagai apresiasi atas perubahan sikap dan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan.

Sebanyak 347 narapidana di Papua Barat dan Papua Barat Daya menerima remisi khusus Idul Fitri 2025, setelah memenuhi syarat administratif dan substantif melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Ternate memberikan remisi Idul Fitri kepada 17 anak binaan sebagai bentuk apresiasi atas perilaku baik dan keikutsertaan aktif dalam program pembinaan.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI mendukung usulan Kementerian HAM untuk menghapus penerbitan SKCK bagi mantan napi demi membantu reintegrasi sosial dan akses pekerjaan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Tengah memberikan remisi kepada 15 narapidana dalam rangka Hari Raya Nyepi 2025, dengan Lapas Semarang sebagai penerima terbanyak.

Kementerian HAM mengusulkan penghapusan kewajiban SKCK bagi mantan narapidana berkelakuan baik untuk mencegah diskriminasi dan mendukung reintegrasi sosial.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu mengusulkan remisi Idul Fitri 1446 H untuk 603 warga binaan yang berkelakuan baik, sebagai bentuk motivasi reintegrasi sosial.

Kementerian HAM mengusulkan penghapusan SKCK kepada Kapolri karena dinilai menghalangi hak asasi mantan narapidana dan berpotensi melanggengkan stigma negatif.

Empat narapidana di Sulawesi Tengah (Sulteng) mendapatkan remisi khusus II dan langsung bebas pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, sementara 2.310 lainnya menerima remisi I.

60 Narapidana Lapas Kelas I Makassar sukses produksi 1.400 seragam mahasiswa Universitas Mega Rezky melalui program pembinaan kemandirian, bukti nyata kontribusi positif dalam proses reintegrasi sosial.