HIPMI Usul Libatkan Aparat Hukum Awasi Distribusi Elpiji 3 Kg
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengusulkan pengawasan ketat distribusi elpiji 3 kg dengan melibatkan aparat hukum, pembangunan jaringan gas kota, dan subsidi langsung agar tepat sasaran.
Jakarta, 5 Februari 2024 - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi elpiji 3 kg bersubsidi. Usulan ini mencakup keterlibatan aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah penyelewengan.
Sekjen BPP HIPMI, Anggawira, menyatakan perlunya pengawasan ketat untuk memastikan elpiji subsidi tepat sasaran. Ia menambahkan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat agar membeli gas di pangkalan resmi. Langkah ini merupakan solusi jangka pendek yang diusulkan HIPMI.
Solusi Jangka Menengah dan Panjang
HIPMI juga mendorong solusi jangka menengah, yaitu percepatan pembangunan jaringan gas kota guna mengurangi ketergantungan pada elpiji 3 kg. Selain itu, pemberian insentif penggunaan kompor listrik juga dinilai penting untuk mengurangi konsumsi elpiji bersubsidi secara bertahap. Anggawira menekankan perlunya alternatif energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Untuk jangka panjang, HIPMI mengusulkan peralihan subsidi elpiji 3 kg menjadi subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak. Sistem ini harus transparan dan akuntabel. Digitalisasi distribusi elpiji juga dianggap penting untuk meningkatkan efisiensi dan pengawasan.
Kerja Sama dan Dukungan Pemerintah
HIPMI siap berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan efektivitas kebijakan ini. Anggawira menyatakan keyakinan bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan menyelesaikan permasalahan ini. HIPMI berkomitmen mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat dan perekonomian nasional.
HIPMI mendukung penuh upaya pemerintah memperbaiki tata niaga elpiji 3 kg bersubsidi. Pembenahan ini harus menyeluruh, meliputi jangka pendek, menengah, dan panjang. Anggawira menegaskan komitmen HIPMI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.
Pertimbangan Sub-Pangkalan di Tingkat RW
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, tengah mempertimbangkan Rukun Warga (RW) sebagai sub-pangkalan distribusi elpiji 3 kg. Langkah ini bertujuan agar elpiji subsidi tepat sasaran. Namun, ini masih dalam tahap pertimbangan dan belum diputuskan.
