Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kemenkum Kalsel Tingkatkan Peran Pegawai untuk Raih Predikat WBK di Tahun 2025
Kemenkum Kalsel Tingkatkan Peran Pegawai untuk Raih Predikat WBK di Tahun 2025

Kemenkum Kalsel berupaya membangun peran kolektif pegawai dalam penguatan zona integritas untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2025.

Kemenkum Kalsel Bangun Budaya Kerja Bersih dan Profesional Menuju WBK
Kemenkum Kalsel Bangun Budaya Kerja Bersih dan Profesional Menuju WBK

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) membangun budaya kerja bersih dan profesional untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), menekankan kejujuran dan partisipasi aktif seluruh pegawa

Kejari Bireuen Perkuat Zona Integritas, Tingkatkan Pelayanan Publik
Kejari Bireuen Perkuat Zona Integritas, Tingkatkan Pelayanan Publik

Kejari Bireuen berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani, demi kepuasan masyarakat Aceh.

Kemenkum Kalteng Siap Wujudkan Zona Integritas Bebas Korupsi
Kemenkum Kalteng Siap Wujudkan Zona Integritas Bebas Korupsi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah berkomitmen penuh dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Kemenkumham: Pencanangan Zona Integritas Wujudkan Birokrasi Bersih
Kemenkumham: Pencanangan Zona Integritas Wujudkan Birokrasi Bersih

Wakil Menteri PANRB mengapresiasi komitmen Kemenkumham dalam pencanangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, sebuah langkah strategis untuk menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani masyarakat.

Ditjenpas Kalteng Jaga Profesionalitas Lewat Pakta Integritas
Ditjenpas Kalteng Jaga Profesionalitas Lewat Pakta Integritas

Kanwil Ditjenpas Kalimantan Tengah jamin profesionalisme dan transparansi kinerja melalui penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja untuk meningkatkan layanan pemasyarakatan.

Kementerian HAM Luncurkan Zona Integritas: Komitmen Anti Korupsi
Kementerian HAM Luncurkan Zona Integritas: Komitmen Anti Korupsi

Kementerian HAM meluncurkan zona integritas sebagai komitmen anti-korupsi, menargetkan terciptanya budaya kerja bersih dan pelayanan publik yang prima, diawasi publik dan instansi terkait.

Kemenkumham Jatim Perkuat Zona Integritas Menuju 2025
Kemenkumham Jatim Perkuat Zona Integritas Menuju 2025

Kemenkumham Jawa Timur berkomitmen membangun zona integritas hingga 2025 melalui reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan peningkatan layanan publik dengan melibatkan Ombudsman Jatim.

Pemkab Kobar Bidik Zona Integritas 2025: Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Melayani
Pemkab Kobar Bidik Zona Integritas 2025: Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Melayani

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menargetkan terwujudnya zona integritas di lingkungan pemerintahan pada tahun 2025 sebagai upaya menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pelayanan publik.

Kemenkumham Sulteng Perkuat Zona Integritas Menuju WBK 2025
Kemenkumham Sulteng Perkuat Zona Integritas Menuju WBK 2025

Kemenkumham Sulteng berkomitmen mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada 2025 melalui penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas.

Lapas Singkawang Berkomitmen Wujudkan Zona Integritas Bebas Narkoba di 2025
Lapas Singkawang Berkomitmen Wujudkan Zona Integritas Bebas Narkoba di 2025

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang berkomitmen membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada tahun 2025, ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh jajarannya.

Kemenkumham Sumbar Perkuat Zona Integritas untuk Pelayanan Publik
Kemenkumham Sumbar Perkuat Zona Integritas untuk Pelayanan Publik

Kemenkumham Sumbar teken komitmen bersama bangun Zona Integritas (ZI) untuk tingkatkan pelayanan publik yang bersih, cepat, dan bebas KKN, diawasi Ombudsman dan aparat penegak hukum.