Imigrasi Madiun Awasi 745 WNA, Mayoritas Santri di Ponpes Temboro
Kantor Imigrasi Madiun mengawasi 745 WNA di awal 2025, sebagian besar santri di Ponpes Temboro, sisanya tenaga kerja asing dan berbagai alasan lainnya; empat WNA dideportasi karena penyalahgunaan izin tinggal.

Madiun, Jawa Timur - Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Madiun memiliki tugas penting mengawasi keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di wilayah kerjanya. Di awal tahun 2025, tercatat ada 745 WNA yang berada di bawah pengawasan mereka. Angka ini cukup signifikan dan menuntut pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan imigrasi.
Komposisi WNA di Madiun
Mayoritas dari 745 WNA tersebut, yakni sebanyak 514 orang, adalah santri yang tengah menempuh pendidikan di berbagai pondok pesantren. Pondok Pesantren Temboro di Magetan menjadi tempat belajar bagi sebagian besar santri asing ini. Fakta ini menunjukkan kontribusi signifikan sektor pendidikan dalam jumlah WNA di wilayah Madiun. Selain santri, terdapat pula WNA dengan berbagai alasan tinggal lainnya. Sebanyak 84 WNA tinggal di Indonesia karena penyatuan keluarga, 57 orang karena affidavit, 18 orang sebagai tenaga kerja asing di bidang industri, dan 52 orang karena alasan lain.
Pengawasan Ketat dan Deportasi
Untuk memastikan pengawasan yang efektif, Kantor Imigrasi Madiun membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) hingga tingkat kecamatan. Tim ini berperan penting dalam melaporkan aktivitas WNA yang mencurigakan kepada pihak imigrasi. Sistem pengawasan yang terstruktur ini diharapkan mampu mencegah pelanggaran imigrasi dan menjaga keamanan wilayah. Sebagai bukti keseriusan pengawasan, sepanjang tahun 2024, Kantor Imigrasi Madiun telah mendeportasi empat WNA karena pelanggaran izin tinggal. Dua WNA Malaysia, satu WNA Korea Selatan, dan satu WNA Ukraina dideportasi karena penyalahgunaan izin kunjungan keluarga untuk kegiatan bisnis. Mereka melanggar Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Visa Belajar dan Perpanjangannya
Para santri WNA di pondok pesantren wajib memiliki visa belajar yang berlaku satu tahun. Visa ini dapat diperpanjang setelah masa berlakunya habis. Sistem perpanjangan visa ini memastikan legalitas keberadaan para santri selama masa pendidikan mereka di Indonesia. Proses perpanjangan visa ini menjadi bagian penting dari pengawasan imigrasi terhadap WNA yang belajar di Indonesia.
Kesimpulan
Kantor Imigrasi Madiun memainkan peran krusial dalam mengawasi keberadaan 745 WNA di wilayahnya. Dengan mayoritas santri di Pondok Pesantren Temboro dan berbagai alasan tinggal lainnya, pengawasan yang ketat dan terstruktur menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Deportasi empat WNA pada tahun 2024 menjadi bukti komitmen imigrasi dalam menegakkan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan imigrasi. Keberadaan Tim Pora hingga tingkat kecamatan semakin memperkuat sistem pengawasan yang terintegrasi.