Kalbar Minta Kemendikbud Buka Kembali Akses PDSS Usai Ratusan Siswa SMAN 1 Mempawah Gagal SNBP
Pemprov Kalbar meminta Kemendikbud membuka akses PDSS setelah ratusan siswa SMAN 1 Mempawah gagal SNBP akibat kesalahan input data, dan meminta solusi serta mitigasi agar kejadian serupa tak terulang.
Pemprov Kalimantan Barat (Kalbar) resmi mengajukan permohonan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk membuka kembali akses sistem Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Permohonan ini diajukan menyusul ratusan siswa SMAN 1 Mempawah yang gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) akibat kesalahan pengisian data di sistem PDSS. Kejadian ini terjadi pada Selasa, 04/02, di Pontianak.
Penjabat Gubernur Kalbar, Harisson, menyatakan bahwa pembukaan kembali akses PDSS sangat penting bagi masa depan para siswa yang terdampak. Ia menekankan urgensi solusi cepat atas permasalahan ini dan meminta pemerintah pusat untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Harisson menyoroti potensi kesalahan serupa di sekolah lain.
"Di antara puluhan ribu sekolah, baik SMA maupun SMK, pasti ada yang mengalami kesalahan dalam pengisian data. Seharusnya ada sistem peringatan dini sebelum sistem ditutup agar sekolah memiliki kesempatan untuk memperbaiki data," ungkap Harisson.
Selain mengajukan surat resmi, Pemprov Kalbar juga menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar serta SMAN 1 Mempawah untuk berkoordinasi langsung dengan Kemendikbudristek. Tujuannya mencari solusi terbaik dan memastikan agar permasalahan ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat.
Kasus ini bermula dari aksi unjuk rasa ratusan siswa SMAN 1 Mempawah. Mereka menuntut pertanggungjawaban sekolah atas kesalahan input data PDSS yang menyebabkan kegagalan mereka dalam SNBP 2025. Siswa juga meminta bimbingan belajar tambahan sebagai kompensasi dan mendesak adanya sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.
Kepala SMAN 1 Mempawah, Endang Superi Wahyudi, telah menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan memberikan bimbingan belajar tambahan bagi siswa terdampak. Sekolah berencana bekerja sama dengan Ganesha Operation dan Ruangguru untuk menyediakan program bimbingan belajar guna mempersiapkan siswa menghadapi UTBK.
Pemprov Kalbar memastikan akan menindaklanjuti kasus ini dengan proses sanksi disiplin bagi pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Langkah ini sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan sistem untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Pemprov Kalbar berkomitmen untuk memastikan kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak terkait.
Kejadian ini menjadi sorotan penting bagi sistem pendidikan di Indonesia, khususnya mengenai pentingnya akurasi data dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dalam proses pendaftaran SNBP. Harapannya, pemerintah dapat segera merespon permohonan Pemprov Kalbar dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah hal serupa terjadi lagi.
