Kalsel Darurat Sampah: TPAS Basirih Ditutup, Butuh Solusi Terpadu

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan kondisi darurat sampah akibat penutupan TPAS Basirih dan minimnya pengelolaan sampah yang sesuai standar, mendorong solusi terpadu dari hulu hingga hilir.

Banjarmasin, 15 Februari 2025 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) resmi menyatakan kondisi darurat sampah. Penyebabnya? Sejumlah Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS) di Kalsel tak mampu lagi mengelola sampah dengan metode sanitary landfill atau controlled landfill yang aman lingkungan. Situasi ini memaksa Pemprov Kalsel dan pemerintah pusat untuk segera mencari solusi.

Krisis Sampah di Kalimantan Selatan

Asisten Perekonomian Pemprov Kalsel, Isharwanto, mengungkapkan kondisi kritis ini saat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025 di Martapura, Kabupaten Banjar. Ia menjelaskan bahwa beban TPAS semakin berat karena sampah terus menumpuk tanpa pengelolaan yang memadai. Salah satu contohnya adalah TPAS Basirih di Banjarmasin yang ditutup sejak 1 Februari 2025 karena melanggar standar Kementerian Lingkungan Hidup. Penutupan ini langsung berdampak pada krisis sampah di Banjarmasin.

Tidak hanya TPAS Basirih, TPAS Cahaya Kencana di Kabupaten Banjar juga tengah direvitalisasi untuk memperbaiki metode pengelolaan sampahnya. Kondisi ini menunjukkan betapa mendesaknya permasalahan sampah di Kalimantan Selatan dan membutuhkan penanganan serius dari berbagai pihak.

Solusi dari Sumbernya: Pengurangan dan Pemilahan Sampah

Gubernur Kalsel, H. Muhidin, dalam sambutannya menekankan pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya. Ia mengajak masyarakat untuk menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. Pemilahan sampah di rumah tangga menjadi kunci utama untuk mengurangi beban TPAS. Pengolahan sampah organik menjadi kompos juga menjadi solusi yang efektif.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mewajibkan setiap individu untuk mengurangi dan mengelola sampah secara bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Masyarakat didorong untuk aktif berperan serta dalam mengatasi masalah sampah ini.

HPSN 2025: Mengulang Pelajaran dari Masa Lalu

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah di KLH RI, Hanifah Dwi Nirwana, membacakan sambutan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH RI, Hanif Faisol Nurofiq, dalam peringatan HPSN 2025 di Kalsel. Hanifah mengingatkan tragedi TPA Leuwigajah di Cimahi, Jawa Barat, 20 tahun lalu sebagai pelajaran berharga. Bencana longsor yang menelan korban jiwa akibat pengelolaan sampah yang buruk menjadi titik balik kesadaran pengelolaan sampah di Indonesia.

HPSN 2025 diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah terpadu. Kampanye gaya hidup minim sampah dan aksi bersih-bersih lingkungan menjadi langkah awal yang penting untuk mewujudkan desa-desa yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Kesimpulan: Kolaborasi untuk Masa Depan yang Lebih Bersih

Kondisi darurat sampah di Kalimantan Selatan membutuhkan penanganan terpadu dan kolaborasi dari berbagai pihak. Mulai dari pemerintah pusat dan daerah, hingga masyarakat, harus bahu-membahu untuk mengatasi masalah ini. Dengan menerapkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dimulai dari pengurangan dan pemilahan sampah di rumah tangga, diharapkan krisis sampah ini dapat diatasi dan lingkungan di Kalimantan Selatan dapat terjaga kebersihannya.

Langkah-langkah konkret seperti edukasi publik tentang pengelolaan sampah, peningkatan fasilitas pengolahan sampah, dan penegakan aturan terkait pengelolaan sampah sangat penting untuk dijalankan. Semoga kejadian ini menjadi momentum perubahan menuju masa depan yang lebih bersih dan lestari.