Kaltara Ditargetkan Mandiri Pangan dalam Setahun oleh Mentan Amran Sulaiman
Mentan Amran Sulaiman optimistis Kalimantan Utara akan mencapai kemandirian pangan dalam satu tahun, didukung alokasi dana Rp500 miliar dan kerjasama lintas kementerian.
Tanjung Selor, 7 Mei 2025 - Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman, menetapkan target ambisius: menjadikan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mandiri pangan dalam waktu satu tahun. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Mentan Amran saat kunjungan kerja di Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara, Rabu (7/5/2025), dalam rapat koordinasi percepatan swasembada pangan. Kunjungan ini berfokus pada optimalisasi lahan dan cetak sawah di Kaltara.
Dalam rapat tersebut, Mentan Amran Sulaiman menyampaikan, "Kita sepakat tadi, target kita mulai bekerja tahun ini paling lambat dua tahun, kalau perlu satu tahun sudah beres ini. Target kita setahun masalah ini selesai. Nanti begitu mau panen, aku datang." Pernyataan tegas ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat untuk mengatasi isu pangan di Kaltara.
Kunjungan Mentan Amran ke Kaltara didasari oleh potensi pertanian yang luar biasa di provinsi tersebut. Ia melihat peluang besar untuk mencapai kemandirian pangan Kaltara dan bahkan menjadikan Kaltara sebagai contoh bagi provinsi lain dalam upaya meningkatkan produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Potensi Kaltara dan Dukungan Pemerintah Pusat
Mentan Amran Sulaiman menekankan potensi luar biasa Kaltara di sektor pertanian sebagai dasar optimismenya. Ia berharap Kaltara dapat mencetak sejarah baru dalam kemandirian pangan. "Kami ingin Kaltara mencetak sejarah baru, legacy, sejarah baru selama ada Kalimantan Utara mampu mandiri pangan. Bahkan mimpi kita satu tahun dua tahun ke depan, mampu mensuplai kabupaten lain, provinsi lain, bahkan tetangga kita (ASEAN)," tambahnya.
Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Pertanian siap menggelontorkan dana signifikan. "Bantuan tadi sudah kami hitung minimal Rp500 miliar (setengah triliun) kami bantu dan kami upayakan tahun ini, anggarannya sudah ada," ungkap Mentan Amran. Dana tersebut diharapkan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan produksi pertanian di Kaltara.
Komitmen pemerintah pusat juga terlihat dari respon Mentan Amran terhadap permintaan Bupati Malinau untuk meningkatkan produktivitas pangan di wilayahnya. Mentan berjanji akan menyelesaikan masalah pertanian di Malinau secara lintas sektor kementerian, mengingat keterbatasan lahan produktif di Kabupaten Malinau, dimana hanya delapan persen wilayah hutan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL).
"Untuk di Kabupaten Malinau, kami selesaikan secara lintas sektor kementerian. Tetapi anggaran itu di tangan kami dan kami ingin Kalimantan Utara dari menerima atau mengimpor beras dari provinsi lain, dari kabupaten, menjadi ekspor," tegasnya. Hal ini menunjukkan pendekatan holistik yang akan diterapkan untuk mencapai target kemandirian pangan.
Strategi Menuju Kemandirian Pangan Kaltara
Target ambisius Mentan Amran Sulaiman untuk mencapai kemandirian pangan Kaltara dalam waktu satu tahun membutuhkan strategi yang terukur dan kolaboratif. Keterlibatan lintas kementerian menjadi kunci keberhasilan, mengingat kompleksitas permasalahan pertanian yang membutuhkan penanganan terintegrasi.
Selain alokasi dana Rp500 miliar, perlu adanya program pelatihan bagi petani, peningkatan infrastruktur pertanian, dan akses terhadap teknologi pertanian modern. Pemantauan dan evaluasi berkala juga penting untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan.
Keberhasilan program ini juga bergantung pada komitmen dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kaltara. Koordinasi yang efektif dan efisien akan memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran dan terhindar dari potensi penyimpangan.
Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat dan komitmen Pemerintah Daerah Kaltara, Mentan Amran optimistis Kaltara akan mencapai kemandirian pangan dalam waktu singkat. Kaltara diharapkan menjadi contoh bagi provinsi lain dalam upaya meningkatkan produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan nasional.
