Kejagung Periksa Ratusan Saksi Kasus Korupsi Pertamina, Ahok Juga Diperiksa
Kejaksaan Agung telah memeriksa lebih dari 120 saksi terkait dugaan korupsi di Pertamina (2018-2023), termasuk Basuki Tjahaja Purnama, namun Nicke Widyawati dan Alfian Nasution belum diperiksa.
Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) periode 2018-2023. Proses penyidikan melibatkan pemeriksaan terhadap ratusan saksi, menunjukkan kompleksitas dan skala besar kasus ini. Pemeriksaan saksi-saksi dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan mengungkap jaringan korupsi yang diduga melibatkan berbagai pihak.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa hingga saat ini lebih dari 120 saksi telah diperiksa. Jumlah saksi yang banyak ini mencerminkan luasnya lingkup investigasi yang dilakukan Kejagung untuk memastikan semua pihak yang terlibat dimintai keterangan. Proses pemeriksaan ini diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta dan kronologi kasus korupsi tersebut.
Meskipun pemeriksaan telah dilakukan terhadap banyak saksi, nama-nama besar seperti mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, dan mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, belum termasuk dalam daftar saksi yang telah diperiksa. Namun, Kapuspenkum Harli Siregar tidak menutup kemungkinan keduanya akan dipanggil untuk dimintai keterangan jika penyidik menilai perlu.
Pemeriksaan Ahok dan Tersangka Lainnya
Kejagung telah memeriksa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Kamis (13/3) sebagai saksi dalam kasus ini. Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019-2024. Pemeriksaan Ahok menambah daftar panjang saksi yang telah memberikan keterangan kepada penyidik Kejagung.
Selain Ahok, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Riva Siahaan (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga), Sani Dinar Saifuddin (Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional), Yoki Firnandi (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping), dan Agus Purwono (VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional).
Kemudian, ada Maya Kusmaya (Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga), Edward Corne (VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga), Muhammad Kerry Andrianto Riza (beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa), Dimas Werhaspati (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim), serta Gading Ramadhan Joedo (Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak).
Kejagung tengah fokus pada percepatan proses penyidikan agar berkas perkara dapat segera dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini menunjukkan komitmen Kejagung untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan memberikan keadilan bagi masyarakat.
Percepatan Pemberkasan Perkara
Penyidik Kejagung saat ini tengah fokus untuk mempercepat proses permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pemberkasan dan selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Hal ini menunjukkan komitmen Kejagung untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi ini dengan cepat dan transparan.
Proses hukum yang cepat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah kerugian negara yang lebih besar. Kejagung berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan menuntut para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses penyidikan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Dengan pemeriksaan ratusan saksi dan penetapan sembilan tersangka, kasus ini menunjukkan adanya dugaan praktik korupsi yang sistematis dan terorganisir. Kejagung diharapkan dapat mengungkap seluruh jaringan dan aktor yang terlibat dalam kasus ini untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Proses hukum yang adil dan transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan perusahaan BUMN yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Kejagung diharapkan dapat mengungkap kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan korupsi ini dan mengembalikan aset negara yang hilang. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum akan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan keadilan ditegakkan.
