Kemenag Mataram Terapkan Larangan Siswa Bawa HP di Sekolah
Kementerian Agama Kota Mataram melarang siswa madrasah negeri membawa HP ke sekolah, mengikuti Surat Edaran Wali Kota Mataram untuk mengurangi dampak negatif penggunaan HP di lingkungan pendidikan.

Mataram, 16 Februari 2024 - Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), resmi melarang siswa madrasah negeri membawa handphone (HP) ke sekolah. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Wali Kota Mataram yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif.
Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram, H. Hamdun, menjelaskan bahwa larangan ini bukanlah hal baru bagi beberapa madrasah. "Kami sebenarnya sudah menerapkannya di beberapa madrasah, namun SE Wali Kota Mataram memperkuat dan memperluas larangan ini," ujarnya. Larangan tersebut berlaku untuk seluruh jenjang, mulai dari Madrasah Ibtidaiah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiah Negeri (MTSN), hingga Madrasah Aliyah Negeri (MAN).
Dampak Negatif Penggunaan HP di Sekolah
H. Hamdun menekankan pentingnya kebijakan ini karena dampak negatif penggunaan HP di sekolah sangat signifikan. "Banyak masalah yang muncul ketika HP dibawa ke sekolah," katanya, tanpa merinci lebih lanjut. Meskipun demikian, pengalaman di MTSN 1 dan MTSN 2 Mataram yang telah menerapkan larangan ini selama satu bulan menunjukkan hasil positif, meskipun detailnya tidak diungkapkan.
Meskipun demikian, Kemenag Kota Mataram menyadari pentingnya digitalisasi dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, SE Wali Kota Mataram membuka peluang bagi madrasah untuk membuat regulasi terkait pembelajaran online dan pemanfaatan teknologi digital secara terkontrol dan terawasi.
Dukungan dan Apresiasi terhadap Kebijakan Wali Kota
Kemenag Kota Mataram mengapresiasi langkah Wali Kota Mataram yang dianggap inovatif dan peduli terhadap pendidikan. "Kebijakan serupa tidak banyak diterapkan di Indonesia," kata H. Hamdun. Ia berharap kebijakan ini dapat ditiru daerah lain karena dampak positifnya yang signifikan. "Ini akan menjadi contoh bagi daerah lain," tambahnya.
Saat ini, Kemenag Kota Mataram membawahi sembilan madrasah negeri. SE ini difokuskan pada madrasah negeri terlebih dahulu, sebagai contoh bagi ratusan madrasah swasta di Kota Mataram. Ke depan, diharapkan madrasah swasta juga akan menerapkan kebijakan serupa.
Digitalisasi Terkontrol
Meskipun melarang penggunaan HP di lingkungan sekolah, Kemenag Mataram tetap menyadari pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, pihak Kemenag akan mendorong penggunaan teknologi digital dengan pengawasan dan kontrol yang ketat. Hal ini bertujuan untuk memastikan teknologi digital digunakan secara efektif dan tidak mengganggu proses belajar mengajar.
Ke depannya, Kemenag Kota Mataram akan terus memantau dan mengevaluasi dampak dari kebijakan ini. Mereka berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Mataram dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan Kemenag Kota Mataram dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran yang efektif bagi para siswa.