Kemendagri Usut Dugaan Penyelewengan Dana Desa untuk Judi Online
Kemendagri akan berkoordinasi dan mengumpulkan data terkait temuan PPATK mengenai dugaan penyalahgunaan dana desa untuk judi online oleh sejumlah kepala desa di Sumatera Utara dan daerah lain.
Dugaan penyalahgunaan dana desa untuk judi online (judol) tengah menjadi sorotan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat dengan berjanji untuk berkoordinasi dan mengumpulkan data terkait temuan ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, Kamis lalu di Jakarta, seusai menghadiri acara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Pernyataan Bima Arya tersebut merupakan respons atas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang sebelumnya telah mendeteksi indikasi dana desa digunakan untuk aktivitas judol. Kemendagri akan berkoordinasi dengan pejabat pembina kepegawaian di daerah terkait, yaitu kepala daerah setempat, untuk mengumpulkan informasi yang akurat.
Anggota DPR turut menyoroti masalah ini. Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mendesak Kemendagri untuk memperketat pengawasan penggunaan dana desa. Rifqinizamy menilai, jika terbukti ada penyalahgunaan dana desa untuk judol, hal tersebut menunjukkan kelemahan sistem pengawasan dan penegakan hukum.
Sebelumnya, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, telah mengonfirmasi temuan investigasi lembaganya. PPATK menemukan indikasi enam kepala desa di sebuah kabupaten di Sumatera Utara telah menggunakan dana desa untuk bermain judol, dengan nominal yang bervariasi antara Rp50 juta hingga Rp260 juta per kepala desa.
Total dugaan aliran dana desa yang disalahgunakan untuk judol di kabupaten tersebut mencapai angka yang cukup fantastis, yaitu sekitar Rp40 miliar. PPATK juga menduga modus serupa mungkin terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, sehingga investigasi masih terus berlanjut.
Temuan PPATK ini tentu saja mengkhawatirkan. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, justru diduga disalahgunakan untuk kegiatan ilegal. Oleh karena itu, langkah Kemendagri untuk berkoordinasi dan mengumpulkan data merupakan langkah awal yang penting untuk mengungkap dan menindaklanjuti kasus ini secara menyeluruh.
Proses investigasi dan pengumpulan data yang dilakukan Kemendagri diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap mengenai seberapa luas penyimpangan dana desa untuk judol ini. Langkah selanjutnya adalah penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera dan memastikan dana desa digunakan sesuai peruntukannya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa perlu ditingkatkan untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
