Mendes PDT Siap Temui PPATK Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Desa untuk Judi Online
Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, akan bertemu PPATK untuk membahas temuan penyelewengan dana desa di Sumatera Utara yang diduga digunakan untuk judi online, dengan potensi kerugian mencapai Rp40 miliar.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) siap bekerja sama dengan PPATK
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyatakan kesiapannya untuk bertemu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna membahas temuan dugaan penyelewengan dana desa untuk judi online (judol). Pertemuan tersebut dijadwalkan pada Selasa, 4 Februari 2024, di kantor PPATK. Informasi awal mengenai kasus ini telah diterima oleh Kemendes PDT.
Tindak Tegas dan Kerjasama Antar Lembaga
Yandri menegaskan komitmennya untuk menindak tegas kepala desa yang terbukti melakukan penyelewengan dana desa. Kemendes PDT telah menjalin kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan dana desa digunakan sesuai peruntukannya. Kerjasama ini diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kapolri pada Jumat, 31 Januari 2024, disaksikan oleh Kapolda se-Indonesia dan pejabat utama Polri.
Temuan PPATK: Dana Desa Digunakan untuk Judi Online
Sebelumnya, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, telah mengumumkan adanya temuan dugaan penyelewengan dana desa untuk judol. Setidaknya enam kepala desa di sebuah kabupaten di Sumatera Utara teridentifikasi menggunakan dana desa untuk judi online, dengan jumlah yang bervariasi antara Rp50 juta hingga Rp260 juta per kepala desa. Total dana desa yang diduga disalahgunakan di kabupaten tersebut diperkirakan mencapai Rp40 miliar. PPATK menduga modus serupa juga mungkin terjadi di daerah lain.
Kesimpulan
Dugaan penyelewengan dana desa untuk judi online di Sumatera Utara menjadi perhatian serius pemerintah. Kerjasama antara Kemendes PDT dan PPATK, serta dukungan aparat penegak hukum lainnya, diharapkan dapat mengungkap kasus ini secara tuntas dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa menjadi kunci utama untuk memastikan kesejahteraan masyarakat desa.
