Kemenkop dan BNI Percepat Revitalisasi KUD dan Gapoktan untuk Swasembada Pangan
Kementerian Koperasi dan BNI berkolaborasi merevitalisasi lebih dari 60.000 koperasi unit desa (KUD) dan meningkatkan Gapoktan menjadi koperasi untuk memperlancar penyaluran pupuk dan meningkatkan produktivitas pertanian demi swasembada pangan.
![Kemenkop dan BNI Percepat Revitalisasi KUD dan Gapoktan untuk Swasembada Pangan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/image_bank/2025/02/06/230109.488-kemenkop-dan-bni-percepat-revitalisasi-kud-dan-gapoktan-untuk-swasembada-pangan-1.jpg)
Kemenkop dan BNI berkolaborasi dalam upaya percepatan revitalisasi koperasi unit desa (KUD) dan peningkatan status Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional. Langkah ini diumumkan pada Kamis, 6 Juli 2023, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Revitalisasi KUD dan Peningkatan Status Gapoktan
Lebih dari 60.000 KUD di Indonesia akan mendapatkan peningkatan kualitas tata kelola melalui program revitalisasi yang digagas Kementerian Koperasi dan Bank Negara Indonesia (BNI). Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengapresiasi komitmen BNI dalam mendukung program ini. Program ini tidak hanya berfokus pada KUD, tetapi juga pada peningkatan status Gapoktan menjadi badan usaha koperasi.
Dengan peningkatan status ini, Gapoktan dapat menyalurkan pupuk langsung kepada petani, sehingga diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pencapaian target swasembada pangan. BNI akan memberikan bantuan pembiayaan kepada notaris untuk pengurusan akta badan usaha koperasi, menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
"Kami sangat mengapresiasi bantuan dari BNI karena itu akan sangat membantu secara bertahap Gapoktan menjadi koperasi," ujar Ferry dalam Focus Group Discussion (FGD) di Sentul, Bogor.
Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas Pertanian
Perubahan status Gapoktan menjadi koperasi diyakini akan mempermudah dan menurunkan biaya penyaluran pupuk kepada petani. Selain itu, revitalisasi KUD akan menciptakan wadah strategis untuk menyimpan dan mengolah hasil panen. Saat ini, banyak petani masih menggunakan metode tradisional yang kurang efisien, seperti menjemur gabah dengan cara menggelar alas di tanah.
KUD diharapkan dapat dilengkapi dengan mesin pengering (dryer) untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga kualitas hasil panen. "KUD itu punya aset bukan hanya kantor saja tapi gudang yang dilengkapi dryer namun tidak semua KUD memiliki, maka kolaborasi ini (antara Kemenkop dan BNI) bisa diarahkan ke sana untuk penyediaan dryer-dryer di KUD," jelas Ferry.
Digitalisasi dan Penguatan Tata Kelola Koperasi
Kerja sama Kemenkop dan BNI juga mencakup digitalisasi dan penguatan tata kelola koperasi. Wakil Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, menegaskan komitmen BNI dalam mendukung program prioritas Kemenkop RI, termasuk rebranding koperasi. BNI akan mendukung transformasi koperasi melalui program CSR.
"Kami berkomitmen mendukung transformasi ini dalam bentuk CSR. Ini komitmen kami untuk mendukung transformasi yang dilakukan Kemenkop terhadap koperasi di seluruh Indonesia," kata Putrama. BNI melihat koperasi sebagai instrumen penting untuk perluasan usaha masyarakat dan siap menjadi mitra strategis bagi Kemenkop dalam pengembangan koperasi di Indonesia.
Harapan Terhadap Swasembada Pangan
Ferry Juliantono optimistis bahwa kolaborasi Kemenkop dan BNI akan meningkatkan kontribusi koperasi terhadap ekonomi nasional dan mempercepat tercapainya target swasembada pangan. Ia meyakini perbaikan skema penyaluran pupuk akan menjamin pupuk bersubsidi sampai ke petani dan meningkatkan produktivitas pertanian.
"Jadi kalau sarana dan prasarana pertanian seperti pupuk skema penyalurannya bisa diperbaiki itu akan menjamin pupuk bersubsidi dapat sampai ke petani dan diharapkan produksinya akan meningkat," paparnya. Program revitalisasi KUD dan peningkatan status Gapoktan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.