KemenP2MI Aktif Bantu Entaskan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia, Target Nol Persen di 2026
Wakil Menteri P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, tegaskan kementeriannya berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia, sesuai target Presiden Prabowo Subianto.
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menegaskan komitmennya dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, usai mengikuti rapat antar kementerian dan lembaga di Plaza BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (14/3).
Rapat tersebut membahas rencana Instruksi Presiden (Inpres) terkait pengentasan kemiskinan yang akan dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Wamen Dzulfikar menekankan peran aktif KemenP2MI dalam percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Ia menjelaskan bahwa kementeriannya merupakan bagian integral dari rencana pemerintah untuk mencapai target tersebut.
Pernyataan Wamen Dzulfikar, "Tentu kita di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menjadi bagian utama dari rencana untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem yang ada di Indonesia," menunjukkan komitmen nyata KemenP2MI dalam upaya ini. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar.
Sasaran Utama Pengentasan Kemiskinan
Menko PM Muhaimin Iskandar menyampaikan dua sasaran utama Presiden Prabowo Subianto dalam hal pengentasan kemiskinan. Sasaran pertama adalah mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem paling lambat tahun 2026. Sasaran kedua adalah mengurangi jumlah kemiskinan menjadi 4,5 persen pada tahun 2029.
Angka kemiskinan di Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Menko Muhaimin mencatat, terdapat 24,8 juta warga miskin atau sekitar 8,7 persen dari total penduduk Indonesia. Upaya kolaboratif antar kementerian dan lembaga sangat diperlukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Inpres yang akan segera dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat menjadi pedoman dan penggerak bagi seluruh kementerian dan lembaga untuk bekerja sama dalam satu rangkaian kegiatan penanggulangan kemiskinan dan mengatasi kemiskinan ekstrem. KemenP2MI, sebagai bagian penting dari upaya ini, siap berkontribusi secara maksimal.
Peran KemenP2MI dalam Pengentasan Kemiskinan
KemenP2MI memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan, terutama melalui perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI). PMI yang bekerja di luar negeri seringkali mengirimkan remitansi yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian keluarga dan daerah asal mereka. Dengan melindungi hak-hak PMI dan memastikan mereka mendapatkan upah yang layak, KemenP2MI turut berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, KemenP2MI juga berperan dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada calon PMI agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai sebelum bekerja di luar negeri. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko eksploitasi dan meningkatkan peluang keberhasilan mereka dalam bekerja di luar negeri.
KemenP2MI juga aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan PMI dan dampak positif remitansi terhadap perekonomian keluarga dan daerah asal. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran PMI dalam pembangunan nasional.
Langkah Konkret KemenP2MI
- Peningkatan perlindungan hukum bagi PMI.
- Peningkatan akses terhadap pelatihan dan pendampingan bagi calon PMI.
- Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan PMI.
- Kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Dengan berbagai langkah konkret tersebut, KemenP2MI optimis dapat berkontribusi signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia dan mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Komitmen dan kerja keras seluruh pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari kemiskinan ekstrem.
