KKP Perkuat Komitmen Ekonomi Biru hingga 2025: Strategi Jaga Laut, Tingkatkan Kesejahteraan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tegaskan komitmen implementasi dan perluasan manfaat ekonomi biru hingga 2025, fokus pada keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi maritim.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen kuatnya untuk mengimplementasikan dan memperluas manfaat strategis dari ekonomi biru. Fokus utama KKP adalah mencapai target-target ambisius ini pada paruh kedua tahun 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.
Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, menyatakan bahwa KKP kini meneruskan target-target yang telah ditetapkan. Langkah ini penting untuk menjaga ekosistem laut yang sehat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. KKP bertekad menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci di pasar global.
Upaya ini mencakup berbagai strategi komprehensif yang dirancang untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan meningkatkan nilai tambah. Penerapan penangkapan ikan terukur, pengembangan budi daya ramah lingkungan, dan perluasan kawasan konservasi menjadi pilar utama. Semua langkah ini diharapkan mampu mewujudkan visi ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif.
Strategi KKP untuk Ekonomi Biru Berkelanjutan
Salah satu upaya strategis yang didorong KKP adalah penerapan penangkapan ikan terukur. Kebijakan ini telah selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2023. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota diharapkan dapat mengatur aktivitas penangkapan ikan secara efektif.
Hendra Yusran Siry menjelaskan bahwa sistem ini dirancang untuk mencegah overfishing. Tujuannya adalah menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di perairan Indonesia. Dengan demikian, ketersediaan ikan akan tetap terjaga untuk generasi mendatang.
Selain itu, budi daya ikan juga menjadi perhatian serius dalam kerangka ekonomi biru. Pemerintah mendorong pengembangan budi daya yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem laut. Inisiatif ini juga bertujuan untuk memberikan nilai tambah yang signifikan bagi para nelayan.
"Kita ingin menjadi pemain atau marketshare kita di global semakin lebih tinggi," ujar Hendra. Pernyataan ini menunjukkan ambisi KKP untuk meningkatkan posisi Indonesia di sektor perikanan dunia. Peningkatan ini akan dicapai melalui praktik budi daya yang inovatif dan berkelanjutan.
Peta Jalan dan Tantangan Implementasi Ekonomi Biru
Perluasan kawasan konservasi laut merupakan strategi penting lainnya. Langkah ini bertujuan untuk melindungi area-area vital bagi ekosistem laut dan keanekaragaman hayatinya. Kawasan konservasi berperan sebagai benteng pertahanan bagi biota laut yang terancam.
Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil juga akan diperkuat. Hendra menegaskan bahwa pengawasan akan ditingkatkan melalui patroli udara maupun laut. Peningkatan nilai-nilai ekonomi di pulau-pulau kecil juga menjadi prioritas utama KKP.
Pembangunan ekonomi biru masih menjadi fokus utama pemerintah Indonesia pada sektor kemaritiman dan kelautan. Prinsip ekonomi biru yang dijalankan KKP adalah mempertahankan kelestarian alam. Namun, hal ini tidak akan mengurangi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.
Sementara itu, hasil perhitungan Indonesia Blue Economy Index (IBEI) 2025 memberikan gambaran menarik. Secara geografis, peta menunjukkan pola konsentrasi kinerja tinggi ekonomi biru. Wilayah ini dominan di tengah dan timur Indonesia, khususnya Pulau Sulawesi, Jawa, serta Kepulauan Maluku.
Sebaliknya, wilayah dengan skor lebih rendah terkonsentrasi di Pulau Kalimantan, Papua, dan sebagian wilayah daratan Sumatera. "Pola tersebut mengindikasikan adanya tingkat kemajuan dan tantangan dalam implementasi ekonomi biru antarwilayah di Indonesia," sebut catatan IBEI 2025. Kemajuan sektor ini sangat dipengaruhi oleh sinergi lintas sektor yang kuat.
