KLH Sasar Pengelolaan Sampah dari Desa: Menuju Indonesia Bebas Sampah
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meluncurkan 'Aksi Desa Bebas Sampah' untuk mengurangi sampah di TPA, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menerapkan ekonomi sirkular, dengan dukungan dana desa.
Inisiatif KLH untuk Mengatasi Masalah Sampah di Indonesia
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah gencar mengupayakan pengelolaan sampah di Indonesia, dimulai dari akar permasalahan: desa-desa. Langkah ini diumumkan pada Minggu, 16 Februari, menyusul Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025. Inisiatif ini melibatkan tujuh desa sebagai pilot project, bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Aksi Desa Bebas Sampah: Solusi Berkelanjutan dari Desa
Program 'Aksi Desa Bebas Sampah' bertujuan untuk mengajak desa-desa di seluruh Indonesia berperan aktif dalam menciptakan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sekretaris Utama (Sestama) KLH/BPLH, Rosa Vivien Ratnawati, menekankan pentingnya peran desa dalam menciptakan lingkungan bersih. "Kalau desanya bersih, pasti rumah-rumahnya juga bersih. Jika program ini diterapkan di seluruh Indonesia, kita bisa mewujudkan negeri yang bebas sampah dan lebih sehat," ujar Vivien.
Program ini memiliki tiga target utama: mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan dan pengolahan sampah rumah tangga, dan menerapkan prinsip ekonomi sirkular dengan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya baru. Dengan kata lain, sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah, melainkan sebagai potensi ekonomi.
Dukungan Dana Desa dan Kolaborasi Antar Kementerian
Dukungan terhadap program ini datang dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Samsul Widodo, menyatakan komitmennya melalui alokasi Dana Desa yang signifikan. Sejak 2005 hingga 2025, total dana yang dialokasikan mencapai Rp600 triliun, dengan rata-rata Rp71 triliun per tahun untuk 75.265 desa.
Samsul menambahkan, "Kami ingin desa-desa tidak hanya berkembang dari segi infrastruktur, tetapi juga dari sisi lingkungan dan keberlanjutan. Desa yang bersih akan meningkatkan daya tarik wisata dan kesejahteraan masyarakatnya." Dukungan ini mencakup berbagai aksi nyata, seperti pengukuhan Kader Sadar Sampah untuk edukasi, pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos, pengembangan sistem daur ulang yang bernilai ekonomi, dan penyediaan fasilitas pengolahan sampah plastik.
Nota Kesepahaman dan Implementasi Program
Sebagai bentuk komitmen yang lebih kuat, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal akan menandatangani Nota Kesepahaman. Kesepakatan ini akan menjadi landasan penting dalam penguatan kebijakan dan perluasan program 'Aksi Desa Bebas Sampah' ke seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah secara menyeluruh.
Sebagai tahap awal, program ini telah diimplementasikan di tujuh desa pada Sabtu, 15 Februari 2025. Desa-desa tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia, antara lain Desa Panampuang Ujuang (Sumatera Barat), Desa Wahyu (Sulawesi Tengah), Desa Yahim (Papua), Desa Darmasaba (Bali), Desa Golo Mori (NTT), Desa Kramat Watu (Banten), dan Desa Indrasari (Kalimantan Selatan).
Kesimpulan: Menuju Indonesia yang Lebih Bersih dan Sehat
Program 'Aksi Desa Bebas Sampah' merupakan langkah strategis KLH dalam mengatasi masalah sampah di Indonesia. Dengan pendekatan yang komprehensif, melibatkan masyarakat desa, dan didukung oleh alokasi dana yang cukup, program ini berpotensi besar untuk menciptakan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Suksesnya program ini akan berdampak positif pada lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru negeri.
