Babinsa di Bali Bantu Pemerintah Tangani Masalah Sampah

Kementerian Lingkungan Hidup RI melibatkan Babinsa dalam penanganan sampah di Bali untuk mendukung upaya pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya, guna menjaga keindahan pulau tersebut sebagai destinasi wisata internasional.

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH RI) mengambil langkah inovatif dalam menangani masalah sampah di Bali dengan melibatkan ratusan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Langkah ini diumumkan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada Senin, 24 Maret 2024, saat Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah bagi Babinsa di Makodam IX/Udayana Denpasar. Inisiatif ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang menekankan pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya.

Menurut Menteri Faisol, sosialisasi saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan sampah. Dibutuhkan pendekatan yang lebih langsung dan efektif, menjangkau masyarakat secara personal. "Ini tidak mungkin berjalan hanya sosialisasi saja, tetapi kita perlu mengetuk dari pintu ke pintu. Yang kemudian tahu persis wilayahnya, tahu persis masyarakatnya salah satunya adalah Babinsa," tegasnya didampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Peran Babinsa diharapkan mampu menjadi contoh dan penggerak perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah. Dengan pendekatan humanis, Babinsa diharapkan dapat bermitra dengan masyarakat untuk mengolah sampah dari sumbernya. Menteri Faisol menekankan pentingnya budaya memilah sampah, karena semakin banyak masyarakat yang melakukannya, semakin kuat pula budaya pengelolaan sampah yang baik akan terbentuk.

Peran Babinsa dalam Pengelolaan Sampah di Bali

Para Babinsa, yang bertugas di berbagai desa di Bali, akan berperan sebagai ujung tombak dalam kampanye pengelolaan sampah. Mereka diharapkan mampu memberikan edukasi dan contoh langsung kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah. Kedekatan Babinsa dengan warga desa diharapkan dapat mempermudah proses sosialisasi dan penerapan program pengelolaan sampah.

Menteri Faisol juga menekankan pentingnya edukasi dan informasi dalam program ini. Bali, sebagai etalase Indonesia di mata dunia, membutuhkan penanganan sampah yang serius dan terintegrasi. "Bali ini sangat serius menangani sampahnya, tetapi membangun ini tidak hanya diketuk saja, perlu diberikan bekal edukasi dan informasi," tambahnya.

Ke depannya, tanggung jawab pengelolaan sampah di daerah wisata seperti Kuta dan Seminyak akan semakin melibatkan TNI di bawah komando Pangdam Udayana. Namun, hal ini tidak mengurangi peran pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanganan sampah.

Dampak Ekonomi dari Pengelolaan Sampah

Menteri Faisol juga menyoroti potensi negatif dari kapitalisasi sampah terhadap perekonomian Indonesia. Ia menjelaskan bahwa pariwisata merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, dan pengelolaan sampah yang buruk dapat mengancam sektor ini. "Semua negara membangun ekonominya salah satunya dari sumber pariwisata. Kemudian, sampah ini dikapitalisasi akan mampu meruntuhkan sendi-sendi pariwisata," jelasnya.

Oleh karena itu, penanganan sampah yang efektif dan berkelanjutan sangat penting tidak hanya untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Bali dan Indonesia secara keseluruhan. Program ini diharapkan dapat menjadi model pengelolaan sampah yang efektif dan dapat ditiru di daerah lain di Indonesia.

Dengan melibatkan Babinsa, pemerintah berharap dapat mencapai tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam program pengelolaan sampah. Keberhasilan program ini akan berdampak positif bagi lingkungan dan perekonomian Bali, serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Langkah Kementerian Lingkungan Hidup ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah sampah di Indonesia, khususnya di Bali, dengan pendekatan yang inovatif dan kolaboratif. Kerja sama antara pemerintah, TNI, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan di Pulau Dewata.