KPK Periksa Pejabat KPU Terkait Kasus Suap Harun Masiku
Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU, Nur Syarifah, diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap Harun Masiku, tersangka kasus suap penetapan calon anggota DPR RI periode 2019-2024.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan suap Harun Masiku. Salah satu yang diperiksa adalah Nur Syarifah (NS), Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemeriksaan berlangsung Selasa, 21 Januari, di Gedung Merah Putih KPK. Selain NS, beberapa saksi lainnya juga dipanggil, antara lain Yuli Hertaty (YH), Melita De Grave (MDG), Melyanus Titus Kilikliy (MTK), dan Fransiskus Siswanto (FS).
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membenarkan pemanggilan tersebut. Namun, Tessa belum memberikan informasi detail terkait materi pemeriksaan dan kesaksian para saksi. KPK masih merahasiakan informasi tersebut untuk kepentingan penyelidikan.
Kasus ini berpusat pada Harun Masiku, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan calon anggota DPR RI periode 2019-2024. Ironisnya, Harun Masiku telah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 17 Januari 2020 karena mangkir dari panggilan penyidik KPK.
Perkembangan terbaru dalam kasus ini menunjukkan bahwa pada 24 Desember 2024, KPK menetapkan dua tersangka baru, yaitu Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (HK), dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI). Keterlibatan mereka diduga terkait upaya melobi Wahyu Setiawan, anggota KPU periode 2017-2022, agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari Dapil Sumsel I.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan peran Hasto Kristiyanto. Menurut Setyo, HK mengendalikan DTI untuk melakukan lobi tersebut. Lebih lanjut, HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI dalam proses penyerahan uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.
Besaran suap yang disebut Setyo mencapai 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS. Uang tersebut diberikan pada periode 16 Desember 2019—23 Desember 2019, dengan tujuan untuk mengamankan posisi Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil Sumsel I. KPK menyatakan HK, bersama Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI, terlibat dalam aksi penyuapan ini.
Pemeriksaan terhadap pejabat KPU seperti Nur Syarifah diharapkan dapat mengungkap lebih lanjut jaringan dan kronologi peristiwa suap ini. Kasus Harun Masiku ini menjadi sorotan publik dan pengungkapan fakta-fakta penting masih terus berlanjut.