Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditunda KPK
KPK menunda sidang praperadilan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, karena membutuhkan waktu untuk melengkapi berkas dan berkoordinasi dengan pihak terkait, sidang ditunda hingga 5 Februari 2024.

Sidang praperadilan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan penundaan ini pada 16 Januari 2024, dan disetujui oleh hakim serta kuasa hukum Hasto. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada Rabu, 5 Februari 2024.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menjelaskan bahwa penundaan ini diperlukan agar Biro Hukum KPK dapat melengkapi berbagai hal terkait persidangan. Hal ini termasuk menyiapkan saksi ahli dan menyelesaikan urusan administrasi lainnya. Proses koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga membutuhkan waktu tambahan.
Hakim Djuyamto dalam persidangan Selasa lalu menyampaikan bahwa permohonan penundaan dari KPK diterima setelah pengadilan memanggil termohon (KPK) untuk hadir. Termohon belum hadir pada saat itu, dan surat penundaan baru diterima oleh pengadilan.
Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2023 dalam kasus dugaan suap terkait penetapan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI. KPK menduga Hasto mengendalikan advokat Donny Tri Istiqomah untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan.
Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto, Hasto diduga mengatur dan mengendalikan Donny untuk melobi Wahyu Setiawan agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI dari Dapil Sumsel I. Selain itu, Hasto juga diduga mengatur dan mengendalikan Donny untuk menerima dan menyerahkan uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.
Besaran suap yang diduga diberikan mencapai 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS. Suap ini terjadi dalam periode 16 Desember 2019 hingga 23 Desember 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan.
Dengan penundaan ini, proses hukum kasus yang melibatkan Hasto Kristiyanto akan berlanjut pada awal Februari. Publik menantikan kelanjutan persidangan dan perkembangan penyidikan kasus ini.