KPU Papua Ajukan Tambahan Anggaran Rp168 Miliar untuk PSU, Gubernur: Butuh Efisiensi!
Gubernur Papua sebut KPU mengajukan anggaran tambahan Rp168 miliar untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) 2024, memicu rencana koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu untuk efisiensi anggaran.
Gubernur Provinsi Papua, Ramses Limbong, mengumumkan pengajuan anggaran tambahan yang signifikan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) tahun 2024. KPU mengajukan dana sebesar Rp168 miliar, meningkat dari usulan sebelumnya sebesar Rp155 miliar. Pengajuan ini disampaikan di Jayapura pada Selasa (4/3), menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran yang terbatas.
Selain KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua juga mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp151 miliar, jauh lebih tinggi dari dukungan anggaran Pilkada 2024 sebelumnya yang hanya Rp55 miliar. Sementara itu, Polda Papua dan TNI masing-masing mengajukan anggaran pengamanan PSU sebesar Rp29 miliar dan Rp19 miliar, angka yang relatif sama dengan tahun sebelumnya. Situasi ini menunjukkan besarnya kebutuhan dana untuk memastikan kelancaran PSU di Papua.
Meskipun terdapat komitmen untuk mendukung pelaksanaan PSU yang aman, lancar, dan damai, Gubernur Limbong mengakui adanya kendala dalam pengalokasian anggaran yang diajukan oleh berbagai pihak. Beliau menekankan perlunya koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi tantangan pembiayaan ini. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap setiap usulan anggaran yang masuk.
Usulan Anggaran Besar Memicu Perlunya Efisiensi
Gubernur Limbong menegaskan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan PSU. Beliau menyatakan, "Intinya pemerintah akan melakukan kajian terhadap semua usulan yang diajukan sehingga kami tekankan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU)." Sebagai langkah penghematan, diharapkan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dilakukan di luar kantor, seperti pertemuan di hotel, dapat dikurangi. Pertemuan daring melalui Zoom meeting atau platform serupa juga dipromosikan sebagai alternatif efisien.
Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat turut menjadi pertimbangan utama dalam pengalokasian dana PSU. Gubernur Limbong menjelaskan bahwa penghematan anggaran menjadi sangat krusial di tengah kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat tahun ini. Hal ini menuntut perencanaan yang cermat dan terukur dalam penggunaan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan.
Gubernur juga memastikan komitmen pemerintah daerah untuk menjamin keamanan dan kelancaran PSU. Meskipun belum diputuskan secara pasti kapan PSU akan dilaksanakan, Gubernur Limbong berharap agar proses tersebut dapat berjalan dengan sukses dan tanpa hambatan berarti. Pihak KPU akan menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan PSU.
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Solusi Anggaran
Pemerintah Provinsi Papua akan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu untuk membahas kendala dalam pengalokasian anggaran PSU. Koordinasi ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik agar pelaksanaan PSU dapat berjalan sesuai rencana tanpa mengorbankan aspek keamanan, ketertiban, dan keadilan. Koordinasi yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
Pengajuan anggaran yang besar dari berbagai pihak menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, kajian menyeluruh dan perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, diharapkan pelaksanaan PSU di Papua dapat berjalan lancar dan sukses. Komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses PSU juga menjadi prioritas utama. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan PSU.
Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk memastikan PSU di Papua berjalan aman, lancar, dan damai. Koordinasi dengan KPU dan lembaga terkait akan terus dilakukan untuk memastikan proses berjalan sesuai rencana dan anggaran teralokasikan secara efisien dan efektif.
Gubernur Limbong menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran PSU. Hal ini untuk memastikan dana yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal dan bertanggung jawab demi terselenggaranya PSU yang demokratis dan berintegritas.
