Kucing Hutan Disita di Bakauheni, Pemiliknya Tak Tahu Statusnya Dilindungi
Balai Karantina Lampung menyita seekor kucing hutan di Pelabuhan Bakauheni karena tidak memiliki sertifikat, pemiliknya mengaku tidak tahu satwa tersebut dilindungi.
Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Karantina) Lampung berhasil menyita seekor kucing hutan atau macan akar di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, pada Sabtu, 1 Maret 2024. Penemuan ini terjadi saat petugas melakukan patroli rutin di pelabuhan penyeberangan tersebut. Hewan yang dilindungi ini dibawa tanpa dilengkapi sertifikat atau dokumen resmi, sehingga langsung diamankan oleh petugas karantina.
Kepala Karantina Lampung, Donni Muksydayan, menjelaskan bahwa kucing hutan tersebut ditemukan dalam keadaan sehat di dalam kendaraan pribadi. Ketidaklengkapan dokumen menjadi alasan utama penyitaan. Petugas Karantina bekerja sama dengan instansi lain dalam operasi Seaport Interdiction yang rutin dilakukan untuk mengawasi lalu lintas hewan dan tumbuhan di pelabuhan.
Menurut keterangan Donni, pemilik kucing hutan tersebut mengaku tidak mengetahui status satwa tersebut sebagai hewan yang dilindungi. Pemilik menjelaskan bahwa ia menemukan kucing hutan tersebut di hutan dan memeliharanya tanpa menyadari bahwa hal tersebut melanggar hukum. Lebih lanjut, pemilik berencana membawa kucing tersebut dari Padang menuju Jawa Barat untuk liburan.
Penindakan dan Imbauan Karantina Lampung
Saat ini, kucing hutan yang disita tengah menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah pemeriksaan selesai, hewan tersebut akan diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk ditangani lebih lanjut. Meskipun pemilik kucing hutan tersebut mengaku tidak memiliki niat jahat, tindakannya tetap melanggar hukum. Hal ini dikarenakan kucing hutan termasuk dalam satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Donni Muksydayan mengimbau masyarakat untuk selalu teliti dan memeriksa status hukum satwa yang mereka miliki. Penting untuk memahami bahwa memelihara satwa liar yang dilindungi tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar hukum. Langkah ini juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan satwa dan ekosistem Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang tersebut, memelihara satwa liar yang dilindungi tanpa izin merupakan pelanggaran hukum. Karantina Lampung menekankan pentingnya kesadaran masyarakat akan peraturan ini untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia. Dengan memahami status satwa yang dilindungi, masyarakat dapat berkontribusi dalam upaya konservasi.
Status Kucing Hutan dan Ancaman Kepunahan
Kucing hutan termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi, meskipun ancaman kepunahannya tergolong rendah. Namun, perlindungan hukum tetap berlaku untuk mencegah perdagangan dan kepemilikan ilegal yang dapat mengancam populasi satwa ini di alam liar. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memastikan kelestarian populasi kucing hutan di masa mendatang.
Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian satwa liar dan ekosistemnya. Dengan memahami peraturan yang berlaku dan peran masing-masing dalam menjaga kelestarian alam, diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang dan melindungi satwa-satwa langka Indonesia.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya edukasi dan penegakan hukum dalam upaya konservasi satwa liar di Indonesia. Kerja sama antara berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, masyarakat, dan organisasi konservasi, sangat diperlukan untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia.
Kejadian ini juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat di pelabuhan dan jalur transportasi lainnya untuk mencegah penyelundupan satwa liar. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten akan membantu melindungi satwa yang dilindungi dari ancaman perdagangan ilegal.
