KUR Kaltara Capai Rp122 Miliar, Sektor Perdagangan Tertinggi
Hingga akhir Februari 2025, penyaluran KUR di Kaltara mencapai Rp122,8 miliar untuk 1.644 debitur, dengan sektor perdagangan sebagai penerima terbesar.
Pemerintah telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp122,8 miliar kepada 1.644 debitur di Kalimantan Utara (Kaltara) hingga akhir Februari 2025. Penyaluran KUR ini diumumkan oleh Deputi Kemenko Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, dalam keterangan Bank Indonesia Provinsi Kaltara. Informasi ini disampaikan di Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara, pada Sabtu lalu, setelah diselenggarakannya Forum Group Discussion (FGD) Optimalisasi KUR.
Nunukan tercatat sebagai daerah dengan realisasi KUR tertinggi, mencapai Rp49,2 miliar. FGD yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kaltara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala KPw BI Kaltara Hasiando G Manik, Deputi Kemenko Bidang Perekonomian Ferry Irawan, Ketua Komisi II DPRD Kaltara Robinson Tadem, pimpinan perbankan, serta perwakilan petani dan nelayan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyaluran KUR dan meningkatkan pemahaman para pelaku usaha, khususnya di sektor pertanian dan perikanan.
Data menunjukkan bahwa penyaluran KUR di Kaltara didominasi oleh sektor perdagangan dengan total Rp50,8 miliar. Sektor pertanian menyusul dengan Rp30,8 miliar, dan sektor perikanan menerima Rp14,5 miliar. Pemerintah menekankan pentingnya modernisasi pertanian melalui Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) serta mendorong pemanfaatan asuransi kredit untuk mengurangi risiko kerugian bagi petani dan nelayan.
Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai Fokus Utama
Pemerintah terus mendorong modernisasi sektor pertanian di Kaltara melalui Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan). Hal ini disampaikan langsung oleh Deputi Kemenko Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, yang juga menekankan pentingnya asuransi kredit untuk mengurangi risiko gagal panen atau kerusakan kapal bagi para nelayan. Skema asuransi kredit dari Askrindo, misalnya, menawarkan premi terjangkau, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000 per tahun, dengan coverage kerugian hingga Rp60 juta.
Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Robinson Tadem, optimistis FGD ini akan memberikan manfaat besar bagi petani dan nelayan Kaltara. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran KUR. "Kami ingin memastikan penyaluran KUR berjalan transparan dan akuntabel," tegas Robinson.
Sektor pertanian dan perikanan memang menjadi tulang punggung perekonomian Kaltara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini berkontribusi sebesar 14,78% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltara, hanya kalah dari sektor pertambangan. Oleh karena itu, optimalisasi KUR di sektor ini sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Transparansi Informasi KUR untuk Mencegah Kesalahpahaman
Kepala KPw BI Kaltara, Hasiando G Manik, menjelaskan bahwa BI memfasilitasi FGD ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kaltara, khususnya di sektor pertanian dan perikanan, melalui akses pembiayaan KUR. Ia juga menekankan pentingnya transparansi informasi terkait KUR agar tidak terjadi kesalahpahaman antara petani/nelayan dengan pihak perbankan. "Kredit dari bank adalah dana masyarakat yang harus dikembalikan, meskipun bunganya disubsidi pemerintah," jelasnya.
Dengan demikian, kegiatan FGD ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pelaku usaha di Kaltara tentang mekanisme KUR, sehingga mereka dapat memanfaatkan program tersebut secara efektif dan bertanggung jawab. Transparansi informasi dan dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan program KUR dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kaltara.
Program KUR ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Kaltara, khususnya bagi para pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan. Dengan akses pembiayaan yang lebih mudah dan transparan, diharapkan produktivitas dan pendapatan para pelaku usaha dapat meningkat, sehingga berkontribusi pada peningkatan perekonomian daerah.
