KUR di NTT Capai Rp261,83 Miliar di Awal 2025, Dorong Pertumbuhan UMKM
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di NTT hingga Februari 2025 mencapai Rp261,83 miliar untuk 6.582 debitur, didominasi KUR Mikro dan sektor perdagangan.
Kupang, NTT, 26 Maret 2025 - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga akhir Februari 2025 mencapai angka yang signifikan, yaitu Rp261,83 miliar. Penyaluran ini telah menjangkau 6.582 debitur, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut. Data ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo.
Program KUR ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di NTT. Melalui skema subsidi bunga yang disalurkan oleh lembaga perbankan, diharapkan para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dan berkontribusi pada perekonomian daerah. Kemenkeu optimistis program ini akan terus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat NTT.
Pemerintah melalui Kemenkeu berkomitmen untuk mendukung penuh perkembangan UMKM di NTT. Hal ini tercermin dari penyaluran KUR yang terus didorong dan diawasi agar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi para debitur. Keberhasilan program ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat NTT secara berkelanjutan.
Rincian Penyaluran KUR di NTT
Dari total Rp261,83 miliar, penyaluran KUR Mikro mendominasi dengan total Rp197,18 miliar yang disalurkan kepada 6.336 debitur. Kota Kupang menjadi wilayah dengan penyaluran terbesar, mencapai Rp29,04 miliar untuk 400 debitur. Sementara itu, sektor perdagangan besar dan eceran menjadi sektor yang paling banyak menerima KUR, dengan total penyaluran mencapai Rp139,66 miliar untuk 3.226 debitur.
Menurut Catur Ariyanto Widodo, "Penyaluran KUR ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM di NTT agar dapat lebih mudah mengakses pembiayaan." Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran KUR ke sektor-sektor produktif dan potensial di NTT.
Kemenkeu juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap penyaluran KUR agar tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, program KUR diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTT.
Selain itu, Kemenkeu berkomitmen untuk terus meningkatkan inklusivitas keuangan di NTT. Hal ini dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat, termasuk UMKM. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta stabilitas dan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan di NTT.
Dorongan untuk Perbankan dan Sektor Produktif
Kemenkeu mendorong perbankan untuk lebih aktif dalam menyalurkan KUR kepada sektor-sektor produktif dan berpotensi tinggi di NTT. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana KUR dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM di daerah tersebut. Beberapa sektor yang menjadi fokus antara lain pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Pemerintah berharap dengan adanya dukungan pembiayaan melalui KUR, sektor-sektor unggulan di NTT dapat berkembang pesat dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, perbankan, dan pelaku UMKM sangat penting untuk memastikan keberhasilan program KUR ini.
Ke depannya, Kemenkeu akan terus memantau dan mengevaluasi penyaluran KUR di NTT agar tetap sesuai dengan target dan memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Komitmen ini menegaskan bahwa pemerintah serius dalam mendukung perkembangan UMKM di NTT.
Dengan penyaluran KUR yang optimal, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di NTT. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
