KUR Sultra Tembus Rp433,7 Miliar, Sektor Perdagangan Dominasi Penyaluran
Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Tenggara hingga 21 Februari 2025 mencapai Rp433,7 miliar, didominasi sektor perdagangan dan melibatkan ribuan debitur dari berbagai daerah.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Tenggara (Sultra) melaporkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 21 Februari 2025 telah mencapai angka yang signifikan, yaitu Rp433,7 miliar. Penyaluran tersebut telah menjangkau 7.307 debitur yang tersebar di 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Data ini menunjukkan peningkatan aksesibilitas permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut.
Dominasi sektor perdagangan besar dan eceran dalam realisasi KUR ini cukup mencolok. Sektor ini mencatatkan realisasi penyaluran mencapai Rp182,5 miliar, menjadikannya sektor dengan realisasi terbesar. Hal ini menunjukkan daya tarik sektor perdagangan bagi pelaku UMKM di Sultra. Kepala Kantor Wilayah DJPb Sultra, Syarwan, menekankan perlunya akselerasi penyaluran KUR pada sektor riil lainnya seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.
Penyaluran KUR di Sultra dilakukan oleh beberapa bank Himbara, dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi penyumbang terbesar. BRI menyalurkan KUR senilai Rp294,5 miliar kepada 6.186 debitur. Bank Mandiri juga berkontribusi signifikan dengan penyaluran mencapai Rp112,6 miliar lebih kepada 916 debitur. Distribusi penyaluran KUR ini menunjukkan peran penting perbankan dalam mendukung pengembangan UMKM di daerah.
Sektor Dominan dan Distribusi Debitur
Data menunjukkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran tidak hanya mendominasi nilai penyaluran KUR, tetapi juga jumlah debitur. Sebanyak 2.772 debitur berasal dari sektor ini. Sementara itu, sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan berada di posisi kedua dengan realisasi Rp152,4 miliar. Hal ini menunjukkan potensi besar sektor pertanian untuk dikembangkan lebih lanjut melalui akses permodalan KUR.
Dari sisi pendidikan debitur, tamatan Sekolah Menengah Umum (SMU) dan sarjana mendominasi. Sebanyak 5.195 debitur merupakan lulusan SMU dengan total penyaluran Rp295,2 miliar, sedangkan 1.635 debitur berlatar belakang pendidikan sarjana menerima penyaluran senilai lebih dari Rp98,5 miliar. Data ini memberikan gambaran demografis pelaku UMKM yang mengakses KUR di Sultra.
Distribusi penyaluran KUR di tingkat kabupaten/kota juga bervariasi. Kabupaten Kolaka menjadi penerima KUR terbesar dengan realisasi lebih dari Rp68,6 miliar untuk 1.048 debitur. Kabupaten Muna berada di posisi kedua dengan realisasi lebih dari Rp61,5 miliar untuk 1.322 debitur. Di sisi lain, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Buton Utara mencatatkan realisasi terkecil, masing-masing dengan total Rp783 juta dan Rp1,1 miliar.
Potensi Peningkatan Ekonomi Daerah
Pemerintah berharap penyaluran KUR dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM di Sulawesi Tenggara. Akses permodalan yang lebih mudah diharapkan dapat mendorong pengembangan usaha, peningkatan produktivitas, dan pada akhirnya meningkatkan perekonomian daerah. Dengan demikian, KUR diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara.
Secara keseluruhan, realisasi KUR di Sultra menunjukkan tren positif dalam upaya pemerintah untuk memberdayakan UMKM. Namun, perlu adanya strategi yang lebih terarah untuk mendorong penyaluran KUR pada sektor-sektor riil lainnya agar pertumbuhan ekonomi lebih merata dan berkelanjutan. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan juga penting untuk memastikan efektivitas program KUR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sultra.
"Sektor perdagangan besar dan eceran selain menjadi sektor dengan jumlah penyaluran terbesar juga memiliki debitur terbanyak, yakni 2.772 orang. Untuk itu ke depan, perlu akselerasi pada sektor riil seperti pertanian, kehutanan dan perikanan karena sektor tersebut memiliki kontribusi cukup besar dalam perekonomian Sulawesi Tenggara selain sektor pertambangan," ujar Kepala Kantor Wilayah DJPb Sultra, Syarwan.
