Lahan Tambang Tumpang Tindih Dikembalikan Negara: UU Minerba Baru Berlaku

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, umumkan pencabutan IUP tumpang tindih dan pengembalian lahan tambang ke negara, sesuai UU Minerba revisi yang telah disahkan DPR.

JAKARTA, 18 Februari 2024 - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan kebijakan tegas terkait lahan tambang yang tumpang tindih. Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang tumpang tindih akan dicabut, dan lahan tersebut akan dikembalikan ke negara. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Bahlil dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025.

Kepastian Hukum dan Pengelolaan SDA

Bahlil menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. "Pengembalian lahan yang tumpang tindih sebagian atau seluruh WIUP-nya kepada negara ini untuk membuat kepastian hukum bagi IUP yang sampai dengan hari ini tidak jelas," tegasnya. Kebijakan ini sejalan dengan Pasal 171B ayat (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) yang baru saja disahkan. Pasal tersebut secara jelas menyatakan pencabutan IUP yang tumpang tindih dan pengembaliannya ke negara.

Tumpang tindih yang dimaksud meliputi berbagai skenario, termasuk tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain (pemerintah pusat atau daerah), tumpang tindih WIUP dengan IUP yang masih berlaku, dan tumpang tindih IUP dengan IUP lain (pemerintah pusat atau daerah) untuk komoditas yang sama. Bahlil menekankan bahwa kebijakan ini selaras dengan semangat UUD 1945 Pasal 33, yang menyatakan bahwa kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara, bukan oleh oknum perusahaan tertentu.

Tata Kelola Pertambangan yang Lebih Baik

Pengembalian lahan tambang yang tumpang tindih merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menata kembali perizinan pertambangan di Indonesia. Dengan adanya undang-undang baru ini, diharapkan akan tercipta kepastian dalam pengelolaan sumber daya alam. "Karena kita tahu bersama bahwa sejatinya, seluruh sumber daya alam ini milik negara," ujar Menteri Bahlil.

Perubahan Skema IUP dan WIUP

RUU Minerba yang baru disahkan juga memuat perubahan signifikan dalam skema pemberian IUP dan WIUP. Meskipun lelang tetap menjadi mekanisme utama, tambahan skema prioritas diberikan untuk menciptakan keadilan dalam pembagian sumber daya alam. Skema prioritas ini akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Beberapa poin penting lainnya dalam revisi UU Minerba termasuk pembatalan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi. Sebaliknya, WIUP akan diberikan kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi. Pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan juga diatur dalam UU yang baru, sebuah kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

Kesimpulan

Pengesahan UU Minerba revisi menandai langkah signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Pengembalian lahan tambang yang tumpang tindih kepada negara, serta perubahan skema IUP dan WIUP, diharapkan dapat menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih baik, berkeadilan, dan berkelanjutan. Langkah ini juga menegaskan kembali kedaulatan negara atas kekayaan alamnya.