Gubernur Papua Minta OPD Optimalkan Potensi PAD untuk Percepat Pembangunan
Gubernur Papua Minta OPD Optimalkan Potensi PAD untuk Percepat Pembangunan

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, meminta seluruh OPD untuk gencar menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mencapai target Rp515 miliar di tahun 2025 dan mempercepat pembangunan di Papua.

Suzana Wanggai Resmi Jabat Pj Sekda Papua, Siap Kawal PSU
Suzana Wanggai Resmi Jabat Pj Sekda Papua, Siap Kawal PSU

Penjabat Gubernur Papua melantik Suzana Wanggai sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua, yang akan fokus mengawal Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Transparansi Keuangan Papua: LKPD 2024 Dikirim ke BPK
Transparansi Keuangan Papua: LKPD 2024 Dikirim ke BPK

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 kepada BPK sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Gubernur Papua Barat Tekankan Pentingnya Kedisiplinan ASN untuk Optimalkan Pelayanan Publik
Gubernur Papua Barat Tekankan Pentingnya Kedisiplinan ASN untuk Optimalkan Pelayanan Publik

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengingatkan seluruh ASN, PPPK, dan honorer untuk meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja demi pelayanan publik yang efektif dan reformasi birokrasi.

Gubernur Papua Tengah Tekankan Pelayanan Prima untuk Kemajuan Masyarakat
Gubernur Papua Tengah Tekankan Pelayanan Prima untuk Kemajuan Masyarakat

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menekankan pentingnya pelayanan prima bagi masyarakat sebagai kunci peningkatan kepercayaan dan kualitas hidup di wilayah tersebut, serta mengajak seluruh OPD untuk berinovasi demi pembangunan yang lebih baik.

Gubernur Papua Harap Kepala Daerah Baru Optimalkan Kinerja demi Kesejahteraan Masyarakat
Gubernur Papua Harap Kepala Daerah Baru Optimalkan Kinerja demi Kesejahteraan Masyarakat

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, berharap kepala daerah yang baru dilantik dapat bekerja optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, meskipun dengan adanya efisiensi anggaran.

273 ASN Papua Pegunungan Dilantik, Struktur Organisasi Pemprov Diperkuat
273 ASN Papua Pegunungan Dilantik, Struktur Organisasi Pemprov Diperkuat

Pemprov Papua Pegunungan resmi melantik 273 ASN untuk mengisi jabatan eselon III dan IV, guna memperkuat struktur organisasi dan manajemen pemerintahan daerah.

Rasionalisasi Anggaran Papua: Optimalisasi Fasilitas Pemda Jadi Kunci
Rasionalisasi Anggaran Papua: Optimalisasi Fasilitas Pemda Jadi Kunci

Pj. Gubernur Papua, Ramses Limbong, mendorong optimalisasi fasilitas pemerintah daerah untuk efisiensi anggaran, mengikuti instruksi Presiden dan hasil survei Kementerian PANRB yang menekankan inovasi dalam pelayanan publik.

Pj Gubernur Lampung Lantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Pj Gubernur Lampung Lantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, melantik 12 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada Jumat, 07 Februari 2025, setelah melalui proses uji kompetensi dan mendapat persetujuan Mendagri.

Papua Hormati Putusan MK Pilgub: Himbauan Gubernur Ramses Limbong
Papua Hormati Putusan MK Pilgub: Himbauan Gubernur Ramses Limbong

Gubernur Papua, Ramses Limbong, mengimbau masyarakat untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilgub Papua dan menjaga kondusifitas daerah.

Papua Dorong Kolaborasi Pembangunan dengan Pemerintah Pusat: Wujudkan Asta Cita Presiden
Papua Dorong Kolaborasi Pembangunan dengan Pemerintah Pusat: Wujudkan Asta Cita Presiden

Pj. Gubernur Papua, Ramses Limbong, meminta kolaborasi Pemda se-Papua dengan pemerintah pusat untuk membahas dan mewujudkan Program Asta Cita Presiden, serta menyelaraskan RPJMD dengan RPJMN 2025-2029.

Pejabat Fungsional Papua Barat Dukung Resolusi Kemenkumham 2025
Pejabat Fungsional Papua Barat Dukung Resolusi Kemenkumham 2025

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat meminta delapan pejabat fungsional yang baru dilantik untuk mendukung resolusi Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2025, termasuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang efektif dan regulasi yang berkeadilan ser