Luhut Dorong Digitalisasi Bansos: Akurasi dan Efisiensi di Ujung Tombak
Menko Luhut Binsar Pandjaitan mendorong digitalisasi penyaluran bansos untuk memastikan tepat sasaran, jumlah, dan manfaat, mengatasi masalah data ganda dan anggaran yang tidak tepat guna.
Jakarta, 8 Februari 2024 - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, gencar mendorong digitalisasi sebagai solusi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh permasalahan klasik yang selama ini menghambat penyaluran bansos secara efektif.
Permasalahan Bansos dan Solusi Digitalisasi
Selama lima tahun terakhir, Luhut menyoroti inefektivitas program perlindungan sosial. Dari total anggaran bansos Rp500 triliun, hanya sekitar separuhnya yang sampai kepada penerima manfaat yang berhak. Masalah data ganda, penerima tidak memenuhi syarat, dan bahkan penerima tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi kendala utama. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
DTSEN merupakan sistem terintegrasi yang menggabungkan tiga basis data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data dari DTSEN selanjutnya akan dicocokkan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan validitas data penerima bansos. Proses ini bahkan mencakup detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan penerima bansos.
Integrasi Data dan GovTech
Selain integrasi data, pemerintah juga akan menyelaraskan informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan elpiji (LPG). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dan efektivitas penyaluran. Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), sebuah ekosistem digital pemerintahan yang ditargetkan rampung pada Agustus 2024.
Luhut menekankan bahwa sistem yang terintegrasi ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan bansos disalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan penyimpangan. Digitalisasi ini juga diproyeksikan untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan data yang terintegrasi dan terbarui, pemerintah dapat mengurangi pemborosan anggaran dan mengalokasikan dana secara lebih optimal.
Harapan dan Dampak Positif
Dengan optimalisasi sistem bansos melalui digitalisasi, Luhut optimistis bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Ia percaya bahwa langkah ini merupakan fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan. Sistem yang lebih baik ini akan memastikan setiap rupiah anggaran bansos benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyelesaikan finalisasi integrasi data untuk DTSEN. Integrasi data yang akurat dan sistem digital yang terintegrasi diharapkan mampu meminimalisir permasalahan yang selama ini terjadi dan memastikan bansos tepat sasaran.
Kesimpulan
Digitalisasi penyaluran bansos merupakan langkah strategis pemerintah untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih efektif dan efisien. Dengan integrasi data yang komprehensif dan pemanfaatan teknologi, diharapkan penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat, sehingga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
