Mengapa Data Akurat Penting dalam Penanganan Stunting? Kemenko PMK dan BPS Bersinergi

Kemenko PMK dan BPS menjalin kerja sama strategis untuk memastikan data akurat dalam penanganan stunting. Mengapa data menjadi kunci keberhasilan intervensi?

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menekankan pentingnya data yang akurat untuk merumuskan kebijakan penanganan stunting yang lebih presisi. Hal ini disampaikannya di Jakarta pada Senin, 21 Juli, saat penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kemenko PMK dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Pratikno, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan beragam, sehingga kebijakan penanganan stunting tidak bisa disamakan di setiap daerah. Akurasi data menjadi krusial untuk mengidentifikasi akar masalah dan menentukan intervensi yang tepat sasaran. Tanpa data yang detail, upaya penanggulangan stunting berpotensi tidak efektif.

Penandatanganan PKS ini merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan data stunting lintas sektor. Kemenko PMK berharap, dengan data yang berkesinambungan, kebijakan yang disusun akan semakin tajam dan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Ini adalah wujud komitmen pemerintah dalam mengatasi stunting secara komprehensif.

Pentingnya Data dalam Penanganan Stunting yang Presisi

Penanganan stunting memerlukan pendekatan yang adaptif dan spesifik sesuai kondisi demografis serta geografis masing-masing wilayah. Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa intervensi tidak dapat disamakan di seluruh Indonesia karena keberagaman masyarakat. Oleh karena itu, data yang akurat menjadi fondasi utama dalam merancang program yang efektif.

Dengan data yang detail, pemerintah dapat mengetahui secara pasti di mana masalah stunting paling parah terjadi dan apa penyebab utamanya. Informasi ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan intervensi yang lebih tepat sasaran. Kemenko PMK siap mengorkestrasi berbagai perangkat kebijakan berdasarkan data yang lebih akurat, menuju kebijakan presisi.

Sesmenko PMK, Imam Machdi, menambahkan bahwa PKS ini sangat penting untuk mendukung satu data stunting. Data tunggal ini akan menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih presisi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Integrasi data diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.

Ruang Lingkup Kerja Sama Kemenko PMK dan BPS

Perjanjian kerja sama antara Kemenko PMK dan BPS mencakup tiga ruang lingkup utama yang dirancang untuk memperkuat basis data penanganan stunting. Integrasi data menjadi fokus utama guna menciptakan sistem informasi yang komprehensif. Ini akan menjadi langkah maju dalam upaya nasional mengatasi masalah gizi kronis pada anak.

Ruang lingkup pertama adalah integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik BPS dengan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Penggabungan data ini akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi keluarga berisiko stunting.

Kedua, kerja sama ini mencakup penyusunan indikator dan pemodelan di bidang stunting, serta simulasi intervensi berbasis kecerdasan buatan (AI). Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerawanan stunting dan merumuskan strategi penanganan yang optimal. Ketiga, pengembangan dashboard orkestrasi sebagai alat bantu pembuatan kebijakan yang efektif dan responsif.

Peran BPS dalam Identifikasi Risiko Stunting

Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menegaskan komitmen BPS dalam mendukung orkestrasi data nasional untuk penanganan stunting. BPS memiliki peran krusial dalam menyediakan data dasar yang diperlukan untuk identifikasi dan intervensi. Data yang dimiliki BPS sangat detail dan relevan untuk tujuan ini.

Saat ini, DTSEN telah mencakup 285,8 juta individu dan 93 juta keluarga, yang memungkinkan identifikasi karakteristik penting dari keluarga berisiko stunting. Data ini tidak hanya mencakup demografi, tetapi juga kondisi fisik rumah tangga seperti alas, lantai, dinding, serta kondisi sanitasi. Informasi ini sangat berguna untuk mengetahui potensi stunting akibat gizi sensitif.

BPS juga siap mendukung pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam analisis data stunting. Sebagai regional hub data science di Asia Pasifik, BPS memiliki kapasitas untuk mengolah data besar dan menghasilkan wawasan yang mendalam. Pengentasan stunting diharapkan menjadi proyek percontohan penting dalam pemanfaatan ilmu data untuk intervensi kebijakan yang lebih efektif.