Mengapa Serapan APBN KPPN Pamekasan Turun 4,10 Persen di Semester I 2025?
KPPN Pamekasan berupaya keras meningkatkan serapan APBN 2025 di Madura yang baru 38,57% hingga Juni, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Langkah strategis dilakukan.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pamekasan, Jawa Timur, mengambil langkah proaktif. Mereka berupaya keras meningkatkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Upaya ini difokuskan pada empat kabupaten di wilayah Madura.
Menurut data per 30 Juni 2025, realisasi serapan APBN di instansi pemerintahan mitra KPPN Pamekasan baru mencapai Rp717,92 miliar. Angka ini berasal dari pagu anggaran sebesar Rp1,8 triliun, atau setara 38,57 persen. Kondisi ini menunjukkan penurunan 4,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
Kepala KPPN Tipe A1 Pamekasan, Sri Martini, menyatakan bahwa penurunan ini perlu diatasi. Pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong satuan kerja (satker) mitra. Hal ini dilakukan melalui pendampingan dan pembinaan intensif.
Strategi KPPN Pamekasan dalam Mengawal Anggaran
KPPN Pamekasan tidak tinggal diam menghadapi rendahnya serapan anggaran. Sri Martini menegaskan pentingnya langkah-langkah strategis. Ini termasuk pengawalan ketat terhadap pelaksanaan anggaran.
Pendampingan dan pembinaan menjadi fokus utama KPPN. Tujuannya adalah memastikan semua satuan kerja mitra dapat mengoptimalkan penggunaan dana. Kondisi serapan rendah ini juga terjadi secara nasional, bukan hanya di Madura.
Dinamika pelaksanaan anggaran, termasuk efisiensi, menjadi salah satu faktor penyebab. KPPN berharap serapan anggaran dapat maksimal di semester dua. Mereka akan terus memberikan layanan pendampingan yang lebih baik.
Analisis Serapan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Analisis mendalam menunjukkan variasi serapan anggaran berdasarkan jenis belanja. Belanja modal tercatat memiliki serapan paling rendah. Realisasinya hanya Rp19,21 miliar dari pagu Rp361,91 miliar, atau 5,30 persen.
Belanja barang juga menunjukkan serapan yang belum optimal. Angkanya mencapai Rp173,64 miliar dari pagu Rp504,70 miliar, atau 34,41 persen. KPPN Pamekasan telah menginstruksikan pendampingan khusus untuk jenis belanja ini.
Sebaliknya, belanja pegawai dan bantuan sosial menunjukkan serapan yang lebih tinggi. Belanja pegawai terealisasi 52,89 persen. Sementara itu, bantuan sosial mencapai 49,13 persen. Ini menunjukkan efektivitas dalam penyaluran dua jenis belanja tersebut.
Dalam forum konsultasi publik, KPPN Pamekasan juga menampung aspirasi. Satuan kerja dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memberikan tanggapan positif. Layanan SP2D satu jam yang disediakan KPPN Pamekasan sangat diapresiasi.
Apresiasi Kinerja dan Layanan Unggul KPPN Pamekasan
KPPN Pamekasan tidak hanya fokus pada peningkatan serapan, tetapi juga pada kualitas layanan. Layanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan tenggat waktu satu jam menjadi salah satu unggulan. Layanan ini selalu terpenuhi dengan baik.
Kepuasan mitra kerja menjadi bukti keberhasilan KPPN Pamekasan. Hal ini juga tercermin dari apresiasi yang disampaikan dalam forum konsultasi publik. Kinerja KPPN secara keseluruhan mendapat pujian dari berbagai pihak.
Sebagai bentuk pengakuan, KPPN Pamekasan memberikan penghargaan. Penghargaan ini ditujukan kepada satuan kerja dan Kuasa Pengguna Anggaran yang berkinerja baik. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Bangkalan, dan LPP RRI adalah beberapa penerima penghargaan.
