Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
D
Reporter
  • Didik Kusbiantoro
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Revisi UU Ormas: Langkah Positif Demi Kemajuan Demokrasi Indonesia?
Revisi UU Ormas: Langkah Positif Demi Kemajuan Demokrasi Indonesia?

Menteri HAM Natalius Pigai menilai revisi UU Ormas sebagai langkah positif untuk kemajuan demokrasi, menanggapi aktivitas ormas yang meresahkan dan Perppu Ormas 2017 yang dinilai menurunkan indeks demokrasi Indonesia.

#planetantara
Komnas HAM Desak Perpanjangan Pembahasan RUU TNI: Demi Aspirasi Publik
Komnas HAM Desak Perpanjangan Pembahasan RUU TNI: Demi Aspirasi Publik

Komnas HAM meminta perpanjangan pembahasan RUU TNI untuk mengakomodasi aspirasi publik dan mencegah dampak negatif revisi UU tersebut terhadap HAM, supremasi sipil, dan demokrasi.

#planetantara
Organisasi Lingkungan Desak Revisi UU Kehutanan yang Holistik dan Progresif
Organisasi Lingkungan Desak Revisi UU Kehutanan yang Holistik dan Progresif

Sejumlah organisasi lingkungan mendesak revisi UU Kehutanan agar lebih holistik, progresif, dan partisipatif dalam mengatasi deforestasi, konflik agraria, dan penegakan hukum.

#planetantara
RUU TNI Masuk Prolegnas Prioritas 2025: Komisi I DPR Bahas Perubahan UU No. 34 Tahun 2004
RUU TNI Masuk Prolegnas Prioritas 2025: Komisi I DPR Bahas Perubahan UU No. 34 Tahun 2004

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menhan dan Menkum membahas revisi UU TNI No. 34 Tahun 2004, guna menyesuaikan dengan dinamika hukum dan geopolitik terkini.

#planetantara
Revisi KUHAP: Keharusan Sinkronisasi dengan KUHP Baru
Revisi KUHAP: Keharusan Sinkronisasi dengan KUHP Baru

Wakil Menteri Hukum dan HAM menilai revisi KUHAP mendesak untuk selaraskan sistem peradilan pidana dengan KUHP baru yang berorientasi pada keadilan restoratif dan menjunjung HAM.

#planetantara
Menteri Pigai Usul Revisi UU HAM, DPR Buka Peluang
Menteri Pigai Usul Revisi UU HAM, DPR Buka Peluang

Menteri HAM Natalius Pigai mendorong revisi UU HAM dan menyiapkan delapan draf peraturan menteri baru; DPR menyatakan terbuka terhadap usulan revisi, namun memprioritaskan revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban.

DPR