Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kementerian HAM Dukung Percepatan Pengesahan RUU Masyarakat Adat
Kementerian HAM Dukung Percepatan Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Kementerian HAM mendukung percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak dan nilai masyarakat adat, yang telah dijamin konstitusi namun belum diatur dalam undang-undang khusus.

Revisi UU Ormas: Langkah Positif Demi Kemajuan Demokrasi Indonesia?
Revisi UU Ormas: Langkah Positif Demi Kemajuan Demokrasi Indonesia?

Menteri HAM Natalius Pigai menilai revisi UU Ormas sebagai langkah positif untuk kemajuan demokrasi, menanggapi aktivitas ormas yang meresahkan dan Perppu Ormas 2017 yang dinilai menurunkan indeks demokrasi Indonesia.

Komnas HAM Desak Perpanjangan Pembahasan RUU TNI: Demi Aspirasi Publik
Komnas HAM Desak Perpanjangan Pembahasan RUU TNI: Demi Aspirasi Publik

Komnas HAM meminta perpanjangan pembahasan RUU TNI untuk mengakomodasi aspirasi publik dan mencegah dampak negatif revisi UU tersebut terhadap HAM, supremasi sipil, dan demokrasi.

RUU TNI Masuk Prolegnas Prioritas 2025: Komisi I DPR Bahas Perubahan UU No. 34 Tahun 2004
RUU TNI Masuk Prolegnas Prioritas 2025: Komisi I DPR Bahas Perubahan UU No. 34 Tahun 2004

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menhan dan Menkum membahas revisi UU TNI No. 34 Tahun 2004, guna menyesuaikan dengan dinamika hukum dan geopolitik terkini.

Menteri Pigai Usul Revisi UU HAM, DPR Buka Peluang
Menteri Pigai Usul Revisi UU HAM, DPR Buka Peluang

Menteri HAM Natalius Pigai mendorong revisi UU HAM dan menyiapkan delapan draf peraturan menteri baru; DPR menyatakan terbuka terhadap usulan revisi, namun memprioritaskan revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban.

DPR