MK Diskualifikasi Cawabup Pasaman: PSU Dilaksanakan Tanpa Anggit Kurniawan

Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Anggit Kurniawan Nasution sebagai cawabup Pasaman karena terbukti menyembunyikan statusnya sebagai mantan terpidana, sehingga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mendiskualifikasi Anggit Kurniawan Nasution sebagai calon wakil bupati (cawabup) Pasaman, Sumatera Barat. Keputusan ini diambil setelah MK menemukan bukti bahwa Anggit tidak jujur mengenai statusnya sebagai mantan terpidana kasus penipuan. Putusan ini dibacakan pada Senin di Gedung I MK, Jakarta, dan berdampak pada pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024.

Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Nomor Urut 2, Mara Ondak dan Desrizal, teregistrasi dengan Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, sebagian dikabulkan oleh MK. Putusan ini menyatakan bahwa Anggit Kurniawan Nasution tidak memenuhi syarat dan cacat hukum sebagai calon wakil bupati. MK menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan calon kepala daerah mengenai latar belakang mereka, terutama terkait status mantan terpidana.

Meskipun mantan terpidana dengan hukuman di bawah 5 tahun penjara tidak diwajibkan menunggu masa jeda 5 tahun untuk mencalonkan diri, mereka wajib mengumumkan secara terbuka dan jujur mengenai status mereka. Anggit, yang pernah dihukum 2 bulan 24 hari dalam kasus penipuan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Juli 2022, dinilai telah menyembunyikan fakta tersebut dari KPU Kabupaten Pasaman dan publik.

Tidak Jujur Soal Status Mantan Napi

Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa Anggit Kurniawan Nasution memperoleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, serta surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan dirinya tidak pernah menjadi terpidana. MK berpendapat Anggit seharusnya menolak surat-surat tersebut dan menyatakan keberatan, mengingat masih ada waktu untuk memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan.

Menurut MK, tidak ada alasan bagi Anggit untuk menyembunyikan latar belakangnya sebagai mantan terpidana kepada KPU Kabupaten Pasaman atau kepada para pemilih. Sikap Anggit dinilai sebagai tindakan yang tidak jujur dan melanggar prinsip transparansi dalam proses pemilihan kepala daerah.

Mahkamah menegaskan kembali bahwa kejujuran dan keterbukaan merupakan hal yang krusial dalam proses demokrasi. Dengan menyembunyikan informasi penting mengenai status mantan terpidananya, Anggit telah melanggar prinsip tersebut dan merugikan proses pemilihan yang seharusnya berjalan dengan adil dan transparan.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Akan Dilaksanakan

Menindaklanjuti putusan diskualifikasi tersebut, MK memerintahkan KPU Kabupaten Pasaman untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) paling lama 60 hari sejak putusan dibacakan. PSU ini akan dilaksanakan tanpa mengikutsertakan Anggit Kurniawan Nasution. Calon bupati pendamping Anggit, Welly Suhery, tetap berhak untuk mengikuti PSU.

Partai pengusung akan menentukan pengganti Anggit sebagai calon wakil bupati, tanpa mengubah nomor urut pasangan calon. KPU Kabupaten Pasaman juga diinstruksikan untuk menyelenggarakan satu kali kampanye atau debat terbuka bagi masing-masing pasangan calon sebelum PSU dilaksanakan, guna memberikan kesempatan kepada para calon untuk menyampaikan visi, misi, dan programnya kepada masyarakat.

Putusan MK ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi calon kepala daerah lainnya untuk selalu menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan transparansi dalam proses pencalonan. Kejujuran dan keterbukaan merupakan kunci penting dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan proses demokrasi yang bersih dan berintegritas.

Putusan MK ini juga menegaskan pentingnya peran KPU dalam melakukan verifikasi dan validasi data calon kepala daerah secara teliti dan cermat untuk mencegah hal serupa terjadi di masa mendatang. Proses pemilihan kepala daerah harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi.

Kesimpulan

Diskualifikasi Anggit Kurniawan Nasution sebagai cawabup Pasaman oleh MK menjadi preseden penting dalam penegakan prinsip kejujuran dan transparansi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. PSU yang akan dilaksanakan diharapkan dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang terpilih secara demokratis dan berintegritas.