Natuna: Bebas PMK Tanpa Vaksin, Namun Statusnya Masih Kuning?
Kabupaten Natuna, Kepri, telah lama bebas PMK tanpa vaksinasi, namun secara resmi masih berstatus zona kuning PMK karena temuan kasus di wilayah Kepri lainnya.
Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), dikenal sebagai wilayah bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tanpa memerlukan vaksinasi. Keberhasilan ini berdampak positif pada perekonomian, khususnya para peternak sapi yang permintaannya tinggi, terutama menjelang Idul Adha. Namun, ironisnya, Natuna masih menyandang status zona kuning PMK.
Predikat Bebas PMK
Sukses Natuna dalam menekan PMK tanpa vaksin merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam mengawasi lalu lintas ternak, baik masuk maupun keluar daerah. Tingginya permintaan sapi Natuna dari daerah lain menjadi bukti nyata keberhasilan ini. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Natuna, Zulfikar, menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk mempertahankan status ini.
Status Zona Kuning: Sebuah Ironi
Meskipun bebas PMK di lapangan, hasil uji sampel beberapa tahun lalu oleh Balai Veteriner (BVET) Bukittinggi menunjukkan adanya kasus PMK di Natuna. Akibatnya, Kementerian Pertanian menetapkan Natuna sebagai zona kuning. Zulfikar menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemprov Kepri dan BVET untuk mengubah status ini, karena menurutnya, Natuna seharusnya berstatus zona hijau.
Persepektif dari Balai Karantina
Dokter Hewan Karantina Ahli Muda BKHIT Kepri, Edy Candra Zebua, memberikan penjelasan terkait status Natuna. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Kepala Badan Karantina Nomor 38 Tahun 2025, zonasi PMK ditetapkan per provinsi. Karena adanya temuan kasus PMK di Batam dan Tanjungpinang, Kepri secara keseluruhan, termasuk Natuna, masih berstatus zona kuning.
Kesimpulan
Natuna telah berhasil mempertahankan kebebasan dari PMK tanpa bantuan vaksin, suatu capaian yang membanggakan. Namun, perbedaan antara kondisi di lapangan dan status resmi zona kuning PMK menimbulkan pertanyaan tentang sinkronisasi data dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Perlu upaya lebih lanjut untuk memperjelas status Natuna dan memastikan kebijakan yang diterapkan selaras dengan kondisi riil di lapangan demi mendukung perekonomian masyarakat Natuna.
