P2MI Desak Malaysia Transparan Kasus Penembakan WNI di Perairan Tanjung Rhu

Pemerintah Indonesia melalui P2MI mendesak transparansi Malaysia terkait penembakan WNI di Perairan Tanjung Rhu yang menewaskan satu orang dan melukai empat lainnya, serta meminta proses hukum yang adil dan transparan.

Sebuah insiden penembakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, telah menimbulkan desakan transparansi dari Pemerintah Indonesia. Peristiwa yang terjadi Jumat (24/1) tersebut mengakibatkan satu WNI tewas dan empat lainnya luka-luka. Korban diduga hendak keluar Malaysia melalui jalur ilegal saat insiden terjadi.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) secara resmi meminta otoritas Malaysia untuk transparan dalam penanganan kasus ini. Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, yang mendampingi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia pada Senin, menyatakan akses terhadap para korban baru akan diberikan pada Rabu. "Kami telah meminta Kementerian Luar Negeri untuk memastikan akses terhadap para korban," ujar Karding dalam keterangannya di Kuala Lumpur. P2MI menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan untuk memastikan keadilan bagi para korban.

Respon Cepat Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespon insiden ini. Selain mendesak transparansi, P2MI juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa. Langkah-langkah yang telah dilakukan meliputi koordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Malaysia, atase kepolisian, dan pihak setempat untuk mengungkap kronologi lengkap kejadian. Pendampingan medis bagi korban luka dan pengurusan jenazah korban meninggal juga telah dilakukan.

Lebih lanjut, P2MI sedang mempersiapkan tim advokasi untuk mendampingi proses hukum di Malaysia dan memastikan keluarga korban mendapatkan informasi serta pendampingan yang memadai. "Kami langsung minta bergerak ke keluarga supaya tidak simpang siur dan mereka ada kepastian informasi," tegas Karding.

Kronologi dan Kecaman

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula pukul 03.00 waktu setempat. Lima WNI pekerja migran tanpa dokumen resmi dihentikan patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Penembakan terjadi karena diduga adanya perlawanan dari para WNI tersebut saat dihentikan, menurut keterangan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha. Identitas para korban masih dalam proses pendalaman.

Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, mengecam keras penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas Malaysia dan meminta pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas kasus ini. "Kami meminta pemerintah Malaysia mengusut penggunaan senjata api yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan melukai beberapa WNI," tegas Aryani.

Kesimpulan

Kasus penembakan WNI di perairan Tanjung Rhu menyoroti pentingnya perlindungan pekerja migran Indonesia dan perlunya kerjasama yang transparan antara Indonesia dan Malaysia dalam penanganan kasus tersebut. Desakan transparansi dan penegakan hukum yang adil menjadi fokus utama Pemerintah Indonesia dalam memastikan keadilan bagi para korban dan keluarga mereka.