Papua Kembangkan Ekowisata di Sembilan Kabupaten/Kota, Libatkan Masyarakat Lokal

Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong pengembangan ekowisata di sembilan kabupaten/kota dengan melibatkan masyarakat lokal dan membangun sarana prasarana pendukung.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua gencar mengembangkan potensi ekowisata di sembilan kabupaten/kota. Upaya ini dilakukan melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) setempat, mengingat masih banyak potensi yang belum tergarap secara maksimal. Dukungan Pemprov meliputi pembangunan infrastruktur, pemanfaatan hutan bukan kayu, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) setempat.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKLH Papua, Aries Toteles, di Jayapura pada Selasa. Beliau menekankan pentingnya pembangunan ekowisata yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat lokal. "Dalam membangun ekowisata di Papua, kami tidak asal melainkan juga siapkan SDM, sehingga siap mengelola tempat menjadi tempat yang menarik bagi para wisata yang akan datang," ujar Aries Toteles.

Pemprov Papua berkomitmen untuk mengutamakan kearifan lokal dalam pengembangan ekowisata. DKLH Papua memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat setempat agar mampu mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan dan memperoleh manfaat ekonomi. "Kami pastinya melibatkan masyarakat setempat yang pada akhirnya memberikan pendidikan bagaimana cara mengelola alam yang baik untuk memberikan manfaat ekonomi bagi mereka,” tambah Aries Toteles.

Pengembangan Infrastruktur dan Pelatihan Masyarakat

Salah satu contoh pengembangan ekowisata yang telah dilakukan adalah pembangunan jalur trekking di hutan sagu Kabupaten Jayapura. Selain itu, Pemprov juga membangun gazebo dan fasilitas pendukung lainnya untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Pembangunan infrastruktur ini dipadukan dengan pelatihan bagi masyarakat lokal agar mampu mengelola dan memelihara fasilitas tersebut.

Pelatihan yang diberikan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sampah, perawatan fasilitas, hingga penyambutan wisatawan. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlanjutan ekowisata dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor utama dalam pengembangan ekowisata di daerahnya.

Plt Kepala DKLH Papua juga menjelaskan bahwa pengembangan ekowisata ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang signifikan bagi Papua. Dengan melibatkan masyarakat lokal, diharapkan akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Manfaat Ekonomi dan Lingkungan

Pengembangan ekowisata di Papua tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga pada aspek ekonomi. Pemprov Papua menyadari bahwa ekowisata dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat dan daerah. Dengan terciptanya lapangan kerja baru di sektor pariwisata, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ekowisata juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Dengan mengelola hutan dan alam secara berkelanjutan, ekowisata dapat membantu mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga keanekaragaman hayati. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemprov Papua untuk menjaga kelestarian alam Papua bagi generasi mendatang.

Keberhasilan pengembangan ekowisata di Papua sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan ekowisata di Papua dapat berkembang pesat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Selain itu, Pemprov Papua juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SDM di sektor pariwisata. Hal ini dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, sehingga masyarakat Papua mampu bersaing dalam industri pariwisata yang semakin kompetitif.

Dengan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, pengembangan ekowisata di Papua diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia dalam mengelola potensi wisata alam secara berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat lokal.