Papua Pegunungan Sesuaikan Program Makan Siang Gratis dengan Kebutuhan Lokal
Pemerintah Papua Pegunungan tetap berkomitmen pada program Makan Bazis Gratis (MBG) meski mendapat penolakan, dengan penyesuaian pada kondisi lokal dan melibatkan berbagai pihak.
Wamena, 23 Februari 2024 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan kesiapannya untuk melaksanakan program Makan Bazis Gratis (MBG) yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Program nasional ini mendapat tantangan dari sejumlah mahasiswa di Yahukimo yang lebih memprioritaskan pendidikan gratis. Namun, Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Velix V. Wanggai, menyatakan komitmen pemerintah untuk tetap menjalankan program ini dengan sejumlah penyesuaian.
"Pada prinsipnya, kita selalu siap melaksanakan program strategis nasional, termasuk MBG, di mana kesiapan itu diadaptasi dengan konteks Papua Pegunungan," ujar Wanggai pada Minggu. Pernyataan ini menanggapi demonstrasi ratusan mahasiswa di Yahukimo yang menolak program MBG, dengan alasan mereka lebih membutuhkan pendidikan gratis daripada makan siang gratis. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap teguh pada komitmennya untuk menjalankan program ini.
Keputusan ini didasari oleh pemahaman bahwa Papua merupakan bagian integral dari Indonesia, dan semua provinsi wajib mengikuti agenda strategis nasional. Dengan demikian, program MBG akan tetap berjalan, namun dengan penyesuaian yang signifikan untuk memastikan keberhasilan dan relevansi program tersebut di wilayah Papua Pegunungan.
Adaptasi MBG di Papua Pegunungan
Adaptasi program MBG di Papua Pegunungan difokuskan pada penyelarasan dengan kebutuhan gizi masyarakat lokal. Pemerintah provinsi menyadari pentingnya memperhatikan kebiasaan makan dan ketersediaan bahan pangan setempat. Hal ini dilakukan untuk memastikan program MBG tidak hanya memberikan makanan gratis, tetapi juga makanan yang bergizi dan sesuai dengan selera masyarakat Papua Pegunungan.
Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah melibatkan berbagai pihak. Lembaga-lembaga sosial strategis seperti gereja, keuskupan, dan organisasi yang mengelola sekolah di semua jenjang pendidikan, dari PAUD hingga SMA, akan dilibatkan secara aktif. Keterlibatan ini bertujuan untuk memastikan distribusi makanan yang efisien dan tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah juga akan melibatkan kaum muda dalam pengelolaan dapur umum dan tenaga ahli gizi yang telah diakreditasi oleh Badan Nasional Pangan. Keterlibatan para ahli gizi ini akan memastikan kualitas gizi makanan yang disajikan sesuai standar kesehatan.
Model Sarasehan sebagai Inspirasi
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mencontoh keberhasilan program Sarasehan, yaitu program sarapan sehat di sekolah yang telah berjalan di Kabupaten Tolikara dan Lanny Jaya. Model program ini dinilai efektif dan akan diadopsi untuk memastikan keberhasilan implementasi MBG di seluruh wilayah Papua Pegunungan.
Dengan mengadopsi model Sarasehan, diharapkan program MBG dapat terintegrasi dengan baik dengan program-program lain yang telah berjalan di daerah tersebut. Hal ini akan meminimalisir duplikasi program dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
Program MBG di Papua Pegunungan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah, tetapi juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan melibatkan masyarakat dan mengutamakan bahan pangan lokal, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.
Dengan strategi yang komprehensif dan kolaboratif, pemerintah Papua Pegunungan optimistis bahwa program MBG akan berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.
