Pembongkaran Pagar Laut: Bukti Keberpihakan Presiden pada Nelayan?

Pembongkaran pagar laut di Tangerang atas perintah Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai bentuk komitmen terhadap lingkungan dan keberpihakan pada nelayan, sekaligus penegakan hukum terkait pembangunan ilegal.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi ini melibatkan 600 personel TNI AL dan nelayan setempat, berlangsung akhir pekan lalu di Tanjung Pasir. Langkah ini menuai beragam tanggapan, salah satunya dari anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji.

Menurut Sarmuji, pembongkaran pagar bambu tersebut mencerminkan komitmen Presiden Prabowo terhadap lingkungan dan kesejahteraan nelayan. Pernyataan ini disampaikan saat ditemui awak media di Kemanggisan, Jakarta. Ia menekankan bahwa perintah pembongkaran tersebut menunjukkan keberpihakan nyata Presiden kepada kelompok nelayan.

Lebih lanjut, Sarmuji menyebutkan bahwa Presiden Prabowo juga mempertimbangkan aspek legalitas dalam pengambilan keputusan ini. Presiden, menurutnya, memperhatikan berbagai aspek sebelum memutuskan pembongkaran pagar tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan matang dari aspek hukum dan lingkungan.

Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta, Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto, turut memberikan keterangan terkait aksi pembongkaran. Dalam keterangannya di Pos AL Tanjung Pasir, ia menegaskan bahwa aksi tersebut dilakukan atas perintah langsung Presiden melalui Kepala Staf AL. Tujuan utama pembongkaran, jelas Harry, adalah untuk membuka akses bagi nelayan agar dapat melaut dengan leluasa.

Pembongkaran pagar laut ini bukan hanya sekadar aksi simbolis. Pagar tersebut dinilai ilegal karena dibangun tanpa izin resmi, dan mengganggu aktivitas nelayan dalam mencari nafkah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan aturan dan melindungi hak-hak nelayan.

Langkah Presiden Prabowo ini telah menimbulkan diskusi publik. Beberapa pihak menilai tindakan ini sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap nelayan dan lingkungan. Sebaliknya, ada pula yang mempertanyakan lebih jauh mengenai aspek-aspek lain terkait kebijakan kelautan dan perikanan.

Kesimpulannya, pembongkaran pagar laut di Tangerang menjadi sorotan. Aksi ini diinterpretasikan sebagai bukti komitmen Presiden Prabowo terhadap nelayan dan lingkungan, sekaligus sebagai penegakan hukum terhadap pembangunan ilegal. Namun, peristiwa ini juga membuka ruang diskusi lebih luas mengenai kebijakan kelautan dan perikanan di Indonesia.