Presiden Instruksikan Bongkar Pagar Laut Tangerang, Ombudsman Apresiasi

Ombudsman RI memberikan apresiasi atas instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang yang menghambat aktivitas nelayan, namun tetap menyelidiki potensi maladministrasi dalam proses penerbitan sertifikat lahan.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten. Instruksi ini mendapat acungan jempol dari Ombudsman RI karena telah membuka kembali akses nelayan untuk melaut. Pembongkaran yang melibatkan TNI AL dan nelayan setempat telah dilakukan akhir pekan lalu.

Ketua Ombudsman, Mokhammad Najih, menyatakan apresiasi atas langkah tersebut. Menurutnya, fokus Ombudsman adalah memastikan layanan publik tidak terhambat. Keluhan nelayan yang kesulitan melaut di perairan Tangerang mendorong Ombudsman melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Desember 2024 dan menginstruksikan Ombudsman Perwakilan Banten untuk investigasi.

Investigasi yang dilakukan Ombudsman menemukan permasalahan baru terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang dibangun pagar tersebut oleh Kementerian ATR/BPN. Hal ini menimbulkan potensi malaadministrasi yang sedang ditelusuri lebih lanjut oleh Ombudsman Perwakilan Banten.

Penyelidikan Lebih Lanjut

Najih menjelaskan, proses penerbitan SHGB dan SHM di wilayah laut patut dipertanyakan. Ombudsman mendalami potensi malaadministrasi, bahkan kemungkinan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, jika ditemukan potensi tindak pidana, hal tersebut akan menjadi tugas aparat penegak hukum (APH).

Sebagai langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang, Ombudsman meminta perwakilan di berbagai provinsi seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi Tenggara, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk melakukan pemantauan dan investigasi potensi kasus serupa.

Perintah Presiden dan Pembongkaran Pagar

Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta, Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto, menjelaskan bahwa pembongkaran pagar laut di Tanjung Pasir, Tangerang, dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Pagar tersebut dinilai ilegal dan menghambat aktivitas nelayan. Sebanyak 600 personel TNI AL bersama nelayan berpartisipasi dalam pembongkaran tersebut.

Kesimpulannya, instruksi Presiden untuk membongkar pagar laut di Tangerang mendapat sambutan positif dari Ombudsman. Namun, investigasi terkait potensi maladministrasi dan bahkan KKN dalam proses penerbitan sertifikat lahan masih terus berlanjut.