TNI AL Bongkar Pagar Laut Ilegal di Tangerang Atas Perintah Presiden

TNI AL membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km di Tanjung Pasir, Tangerang, atas perintah Presiden, karena dinilai menghambat aktivitas nelayan dan ilegal, dengan kendala teknis yang dihadapi.

TNI AL, atas perintah Presiden, membongkar pagar laut ilegal di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto, Danlantamal III Jakarta, menjelaskan aksi ini bertujuan untuk membuka akses bagi nelayan yang selama ini terhambat aktivitasnya.

Pembukaan akses bagi nelayan menjadi prioritas utama. Pagar laut sepanjang 30,16 km ini dinilai ilegal karena dibangun tanpa izin resmi dan sangat mengganggu mata pencaharian para nelayan setempat. Proses pembongkaran, yang ditargetkan mencapai dua kilometer per hari, dilakukan langsung oleh TNI AL.

Proses pembongkaran menghadapi sejumlah tantangan. Kondisi laut yang dangkal membuat pengerahan alat berat atau KRI menjadi tidak memungkinkan. Selain itu, bambu penyusun pagar yang telah mengeras akibat terendam air laut selama berbulan-bulan juga menyulitkan proses pencabutan. Akibatnya, pekerjaan tersebut dilakukan secara manual dengan bantuan nelayan lokal, menggunakan tali dan kapal kecil.

Kerja sama TNI AL dan nelayan menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Meskipun kendala teknis cukup signifikan, TNI AL optimis dapat menyelesaikan pembongkaran seluruh pagar dalam waktu dekat. Mereka berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan nelayan untuk memastikan kelancaran proses tersebut hingga selesai.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyegel pagar laut tersebut dan tengah menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas pembangunannya. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono, menyambut baik upaya pembongkaran pagar dan berharap ini dapat mengembalikan hak nelayan untuk melaut. Sementara itu, Ombudsman RI juga tengah menyelidiki dugaan malaadministrasi dalam kasus ini, dengan estimasi kerugian nelayan mencapai Rp9 miliar.

Kesimpulannya, pembongkaran pagar laut di Tanjung Pasir merupakan langkah penting untuk melindungi hak nelayan dan menegakkan hukum. Meskipun prosesnya menghadapi kendala, kolaborasi antara TNI AL, nelayan, dan pemerintah menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah ini.